JAKARTA: Tim penasihat hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, terdakwa Heru Hidayat, berkeberatan dengan rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang sejumlah aset sitaan kasus Jiwasraya dan Asabri. Alasannya belum tentu semua asset yang disita itu bakal dikabulkan oleh majelis hakim hingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
"Pak Heru Hidayat telah menyatakan menolak dan berkeberatan atas rencana lelang itu," kata Kresna Hutauruk, salah satu tim penasihat hukum Heru Hidayat, Minggu (9/5/2021).
Heru Hidayat menilai terdapat sejumlah aset yang disita penyidik tidak ada kaitannya dengan kasus yang menjeratnya. Bahkan terdapat sejumlah aset yang bukan milik terdakwa. Contoh sejumlah kapal yang telah disita Kejaksaan Agung merupakan milik perusahaan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki publik. "Lelang sebelum putusan berkekuatan hukum tetap merugikan masyarakat, yang kemudian para pemilik aset yang tidak terima itu akan menggugat Heru Hidayat lagi,” katanya.
Selain itu, ada juga barang-barang yang statusnya sedang dijaminkan ke bank oleh pihak ketiga ikut disita. Atas hal ini, Kresna menilai pelelangan yang akan dilakukan Kejaksaan Agung prematur. Pasal 45 KUHAP sendiri tidak bisa dijadikan alasan penyidik untuk melelang. Karenanya, Kresna memastikan pihaknya akan melawan dan melakukan tindakan hukum jika lelang tetap dilaksanakan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
"Lelang itu premature. Jika nanti putusan menyatakan aset tersebut tidak terkait (perkara) Asabri, maka akan sangat merugikan masyarakat umum dalam hal ini investor pemilik asset. Maka, janganlah Kejaksaan Agung tetap memaksakan lelang," katanya.
Jamwas Ali Mukartono sebelumnya mengisyaratkan lelang asset sitaan terkait Jiwasraya dan Asabri. Hal ini dilakukan karena biaya perawatan asset sitaan itu cukup tinggi. Tidak itu saja, juga ada kekhawatiran akan keamanan aset-aset sitaan dari terdakwa korupsi tersebut. ***