: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan, Pemerintah terus berkomitmen memberdayakan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal, melalui berbagai upaya, salah satunya Musyawarah Perempuan Nasional 2024, di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024).
“Saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang sudah berjalan baik antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil," ucap Menteri PPPA, pada axara ramah tamah dengan peserta,
sebelum acara puncak Musyawarah Perempuan Nasional 2024.
Menteri PPPA menyatakan, memastikan 'no one left behind' berdasarkan prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif. Karenanya, semua terus berusaha agar perempuan tidak hanya sekedar menjadi obyek, tetapi perempuan adalah subyek dalam kegiatan pembangunan.
Baca Juga: Posko THR 2024 Tutup, Jumlah Aduan Turun
Menteri PPPA Bintang Puspayoga berujat kegiatan ini menjadi ajang peserta, untuk membagikan pengalaman dan pencapaian mereka.
Dikemukakannya, Munas Perempuan 2024 adalah keberlanjutan dari kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian PPN/Bappenas, Organisasi Masyarakat Sipil, dan INKLUSI (kemitraan Australian-Indonesia menuju masyarakat yang inklusif).
Program ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah kabupaten/ kota, yang memberikan perhatian besar pada isu perempuan dan anak.
“Saya salut pada perubahan besar kelompok perempuan, yang kini dipandang sebagai bagian dari pelaku pembangunan, banyak didengar pendapatnya, memiliki keberanian menyampaikan program dan solusi mulai dari tingkat desa hingga pusat, bermanfaat, dan mandiri finansial," tuturnya.
Dia juga menyampaikan apresiasi tinggi pada tiap pencapaian dan berterimakasih atas tekad besar dari kelompok perempuan. Yang memiliki hati tulus untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Dia berpendapat Isu kekerasan ini masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Disebutkannya, semua berharap sembilan agenda dalam Munas Perempuan menjadi pertimbangan pemerintah daerah sebagai pengambilan kebijakan dan program perjuangan isu-isu perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.
Baca Juga: Posko THR 2024, Kemnaker Tutup H+7 Lebaran, Bersama Dinas-Dinas akan Tindaklanjuti Aduan yang Masuk
Salah satu peserta Munas, Serni Harita dari Komunitas PERMAMPU Nias menceritakan keberhasilan perempuan di kampungnya memanfaatkan koperasi simpan pinjam (Credit Union) sebagai kendaraan ekonomi dan politik perempuan.
Sert dari Komunitas PERMAMPU Nias bercerita, perempuan di Nias, Sumatera Utara terhimpit dalam salah satu adat yang memiskinkan perempuan bahwa perempuan adalah komoditas dan bisa diperjualbelikan.
"Akses informasi terbatas, banyak kasus dan kami baru tahu ternyata ada Undang-Undang yang bisa melindungi perempuan seperti UU tentang Tindak Pindak Kekerasan Seksual. Kami berjuang melalui Credit Union (koperasi simpan pinjam), kami belajar banyak hal mulai dari mandiri ekonomi hingga politik memberdayakan perempuan. Kami bahkan bisa mengambil keputusan dalam musyawarah, sesuatu yang dulu sulit dilakukan," paparnya.
Saat ini, lanjut Serti, Credit Union asetnya mencapai 47 miliar rupiah, dan Komunitas PERMAMPU Nias anggarkan sekitar 1 miliar rupiah untuk mendidik perempuan dan sebagian sisa hasil usaha untuk membantu perempuan korban kekerasan.
Selain Serti, ada Ainiyah dengan disabilitas tuli dari KDD Kapongan Situbondo, Jawa Timur yang aktif pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
“Saya bahagia, dalam kondisi tuli, saya diterima dengan baik. Saya mengalami tuli saat umur 7 tahun akibat kecelakaan dan sempat putus asa. Kini saya berani mengutarakan pendapat dalam Musrenbangdes. Pendapat saya dihargai,” ujar Ainiyah.
Baca Juga: Halalbihalal, Menaker Minta Pegawai Tingkatkan Etos Kerja dan Pelayanan Terbaik pada Masyarakat
Rangkaian Munas Perempuan 2024 ini dendiri dimulai dari 26 Maret secara daring, yang menghasilkan usulan dan rekomendasi terhadap 9 (sembilan) isu diperkuat dengan data kuantitatif dan kualitatif.
Kegiatan ini berhasil menjangkau 477 desa, 163 kabupaten dan 35 propinsi, serta melibatkan lebih dari 4.000 partisipan. Munas Perempuan merupakan rangkaian Peringatan Hari Kartini yang juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Badung, 11 mitra INKLUSI bersama 117 Sub Mitra lokal.
Munas Perempuan 2024 mengusung tema Suara Akar Rumput dalam Membangun (untuk Merawat) Indonesia 'Perempuan Bagi Bumi Pertiwi'.
Baca Juga: Jelang Arus Balik Lebaran, Menko PMK Tinjau Kesiapan Sejumlah Titik Penyeberangan Lampung-Banten
Munas Perempuan 2024 ini diikuti perwakilan dari organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI, desa model dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) binaan Kemen PPPA serta jaringan organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marjinal. ***