: Permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah Sumatera Barat, harus dikeroyok dengan menggunakan sumber daya yang ada hingga tuntas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy minta ke seluruh bupati/wali kota di wilayah Sumatera Barat. Untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam ‘mengeroyok’ masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Saya yakin dengan melibatkan semua potensi dana dan daya yang ada, termasuk juga sector swasta kemudian juga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong. Saya yakin Sumatera Barat bisa secepatnya terlepas dari stunting dan kemiskinan ekstrem,” jelas Menko PMK, saat Kegiatan Roadshow Dialog Penanganan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring dari Jakarta, Rabu (4/5/2023).
Seri roadshow ke-30 itu dihadiri Gubernur Mahyeldi Ansharullah beserta wakilnya, serta pimpinan 19 kabupaten/kota se-Sumbar.
Menko PMK juga berharap masing-masing kabupaten/kota melaporkan tentang kondisi sarana-prasarana yang dimiliki. Terutama berkaitan dengan intervensi spesifik yang sangat mendesak.
Yakni pengadaan alat timbang di masing-masing Posyandu serta alat Ultrasonografi (USG) di masing-masing Puskesmas.
Selain itu, perlunya penataan ulang bantuan-bantuan yang berkaitan dengan intervensi sensitif. Yaitu berkaitan dengan sanitasi, pengadaan air minum dan air bersih. Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.
“Saya mohon Bupati dan Wali kota dapat mengusulkan kebutuhan sanitasi air bersih dan air minum, kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan kajian yang akurat terkait wilayah mana saja, yang betul-betul butuh bantuan tersebut,” tuturya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 1,9 persen. Pada 2021 sebanyak 23,3 menjadi 25,2 persen pada 2022.
Sementara itu, rentang prevalens perseni stuntingnya berada di antara 13,7 persen pada wilayah Kota Sawah Lunto sampai dengan 32 persen pada wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Angka stunting ini di atas rerata nasional, yakni 21,6 persen pada 2022.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menerangkan, problem stunting dan kemiskinan ekstrem tinggi di wilayahnya. Kedua persoalan ini justru terjadi di wilayah-wilayah sentra sawit.
Wagub menyebut, penyebabnya, antara lain, karena kurangnya keragaman asupan makanan di wilayah-wilayah sawit tersebut. “Makan nasi lauknya mi instan,” katanya.
Salah satu wilayahnya adalah Kabupaten Pasaman Barat yang menjadikannya wilayah paling tinggi angka stunting yakni sebesar 35,5 persen. Walaupun angka kemiskinan ekstremnya mengalami penurunan sebesar 0,76 persen.
"Strategi yang kita lakukan dengan memastikan, apakah pelaksanaan 8 aksi konvergensi sudah optimal dilakukan pada masing-masing daerah, yang masih tinggi angka stuntingnya," tuturnya.***