: Pencegahan stunting mutlak perlu dilakukan selama masih ada kehamilan, kelahiran, serta masih ada bayi di suatu daerah.
Upaya pencegahan stunting ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat secara daring memberi arahan dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/ Kota Jawa Tengah, Selasa, (7/2/2023).
"Sebetulnya pada hakikatnya selama ada orang hamil, ada bayi yang lahir, maka pencegahan stunting itu justru lebih penting," ujarnya.
Baca Juga: BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir dan DPD RI Sosialisasi ke PPNPN Sekaligus Beri Santunan Kematian
Menko PMK menyatakan, pencegahan stunting sejak sebelum pernikahan, sebelum kehamilan, serta sebelum lahirnya bayi seharusnya bisa dilakukan. Namun, bila sudah terjadi, maka penanganannya harus dilakukan dengan maksimal.
Karena itu, lanjutnya, peran pemerintah daerah sangat penting, dalam melakukan pencegahan dan penanganan stunting yang ada di daerahnya. Termasuk juga, setiap kepala daerah, khususnya Kepala Desa atau Lurah harus bisa mengetahui berapa banyak ibu hamil.
Yang harus dipantau dan diberikan intervensi. Agar kehamilannya tidak melahirkan generasi stunting.
"Penanganan stunting ini berkelanjutan. Sustainable. Siapa yang memerintah maka penanganan stunting itu mutlak harus dilakukan. Ini demi generasi muda Indonesia dan yang akan datang," ucap Menko PMK.
Baca Juga: Menteri PPPA Dukung Peningkatan Kapasitas Kepolisian dan Ajak Masyarakat Laporkan Kekerasan
Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kali ini, menyisir permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Roadshow kali ini diikuti 12 Kabupaten/Kota perwakilan Jawa Tengah.
Yakni meliputi Kabupaten Magelang, Purbalingga, Blora, Rembang, Sragen, Batang, Pati, Wonosobo, Karanganyar, Temanggung, Pekalongan, serta Kota Pekalongan.
Pada kegiatan ini hadir secara daring Bupati Kabupaten Magelang Zainal Arifin, Bupati Kabupaten Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Bupati Kabupaten Blora, Arief Rohman, Bupati Kabupaten Rembang Abdul Hafidz, Bupati Kabupaten Sragen Kusnidar Untung Yunisukowati, Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, Bupati Kabupaten Pati Henggar Budi Anggoro, Bupati Kabupaten Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Kabupaten Karanganyar Juliyatmono, Bupati Kabupaten Temanggung Muhammad Al Khadziq, Bupati Kabupaten Pekalongan Fadia Arafiq dan perwakilan Pemerintah Kota Pekalongan, serta perwakilan Kemenkes, Kementerian PUPR, Kemendes, BKKBN, Setwapres.
Setiap daerah memaparkan berbagai masalah stunting dan permasalahan kemiskinan ekstrem yang ada di daerahnya. Masalah yang masih ditemukan di tiap daerah terkait stunting adalah masalah pemenuhan gizi.
Kurangnya, sarana prasarana pencegahan stunting seperti antropometri di Posyandu dan alat Ultrasonografi (USG) di Puskesmas, serta kurangnya tenaga kesehatan yang mumpuni.
Salah satu permasalahan stunting yang cukup mrnjadi sorotan di Provinsi Jawa Tengah adalah di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari 16,8 persen pada tahun 2021 menjadi 26,8 persen pada tahun 2022.
Menanggapi hal ini Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, daerah yang beliau pimpin masuk ke dalam kategori lima besar tingkat stunting tertinggi di Jawa Tengah.
Untuk mengatasi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, Kabupaten Purbalingga melakukan berbagai upaya yang ditujukan kepada masyarakat. Bupati Purbalingga menyampaikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
“Untuk program penurunan stunting diadakan program ACS yakni program terintegrasi program penanganan stunting dari mulai di posyandu sampai dengan di rumah sakit. Sudah dibuktikan di satu desa dan berhasil mengalami penurunan sebanyak 6 persen,“ terang Bupati Purablingga Dyah Hayuning Pratiwi.
Kondisi stunting di Kabupaten Purbalingga yang terus mengalami peningkatan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan anggaran yang terbatas dari tahun ke tahun.
Sehingga, menyebabkan kurangnya ketersediaan alat-alat kesehatan seperti antropometri dan Ultrasonografi (USG).
Pada kesempatan itu, Menko PMK menyebutkan, untuk masalah kurangnya ketersediaan sarana prasarana penanganan stunting harus bisa terpenuhi. Targetnya di tahun ini antropometri di posyandu dan USG di puskesmas harus bisa terpenuhi 100 persen.
Dia minta agar tiap daerah bisa mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, untuk pengadaan alat antropometri dan USG.
"Untuk kebutuhan antropometri atau USG tidak usah memaksakan mengambilkan dari APBD. APBD digunakan untuk mempertebal upaya kita menaikkan gizi ibu hamil balita stunting dan seterusnya. Nanti saya minta itu bisa diusulkan ke Kemenkes," ungkap Menko PMK.***