: Saat ini, rasio kewirausahaan Indonesia masih berkisar 3,47 persen, tertinggal dari Malaysia maupun Thailand yang sudah di atas 4 persen atau Singapura yang sudah mencapai 8,6 persen.
Selain dari segi kuantitas, segi kualitas kewirausahaan kita perlu diperhatikan. UMKM Indonesia dinilai masih kurang berdaya saing, karena orientasinya masih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menggunakan alat sederhana.
Target pemerintah pada 2045 Indonesia memiliki rasio kewirausahaan yang sama dengan negara maju sekitar 12 persen.
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia, termasuk menetapkan target jangka pendek sebesar 4 persen pada tahun 2024.
Baca Juga: Konferensi Pengawasan Ketenagakerjaan ASEAN ke-12, Bahas Komitmen Pelindungan Pekerja Migran
Salah satunya, melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selaku penyangga perekonomian nasional, yang saat ini kontribusinya terhadap pendapatan dimestik bruto (PDB) sebesar 61 persen.
"UMKM mampu menyerap 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja setara dengan 67 juta orang," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat membuka acara 'Business Matching Batch 2 Tahun 2023', di Yogyakarta, Selasa (5/12/2023).
Menaker menyatakan, sebagian besar UMKM masih bersifat reseller, yang multiplier effectnya masih rendah dibanding dengan UMKM yang memproduksi sendiri barang/ jasanya.
Untuk itu, Kemnaker ikut mendorong UMKM untuk naik kelas. Pembekalan kewirausahaan yang diberikan kepada tenaga kerja mandiri (TKM) merupakan hal yang penting.
Untuk menjadi trigger dan pondasi bagi tenaga kerja mandiri memulai usaha atau meningkatkan usahanya. Dengan memperluas target pasar sasarannya termasuk ekspor.
Karenanya, kata Menaker, businnes matching diharapkan menjadi ajang pertemuan antara TKM atau UMKM dengan mitra investor, buyer/ off taker, filantropi dan lembaga jasa keuangan.
Dengan tujuan untuk memperkenalkan bisnis TKM Lanjutan kepada pasar, memperluas pasar dan terjadi kemitraan secara berkelanjutan.
Berdasarkan data Sakernas BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2023 adalah sebesar 5,32 persen turun sebesar 0,54 persen poin dibanding Agustus 2022 sebesar 5,86 persen.
Penurunan angka itu merupakan kabar gembira bagi sektor ketenagakerjaan. Karena, telah mencapai target TPT tahun 2023 yaitu 5,2-5,5 persen. Namun, pemerintah akan terus bertekad mengurangi pengangguran dan mencapai target RPJMN, yaitu TPT di kisaran 3,6-4,3 persen pada tahun 2024.
Selain kemiskinan, Indonesia juga menghadapi masalah kemiskinan ekstrem. Menurut BPS pada September 2023, data penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan ekstrem mencapai 1,74 persen, turun 0,3 persen dari Maret 2022 yang mencapai 2,04 persen.
"Penurunan angka kemiskinan ekstrem itu menjadi target serius. Sehingga, pemerintah lewat arahan Presiden dalam Ratas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2020 lalu menargetkan kemiskinan ekstrem pada 2024 dapat mencapai 0 persen," ungkap Menaker.***