: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi merinci langkah strategis dalam meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai upaya, mereka telah melakukan studi banding ke Kota Malang dan Kabupaten Badung, Bali, dengan fokus utama pada pendekatan edukasi kepada wajib pajak.
Kabid Wasdal Bapenda Kota Bekasi, Agustinus Prakoso, menyoroti peran vital edukasi dalam mengatasi stagnasi penyetoran pajak.
"Evaluasi dan monitoring kinerja wajib pajak menjadi kunci, terutama yang menyetorkan pajak konstan sebesar Rp10 juta setiap bulan," ungkapnya kepada , di Bekasi, Senin (18/12/2023).
Baca Juga: Asda II Inayatullah Wakili Pj Wali Kota Bekasi dalam Munaslub APEKSI 2023
Lebih lanjut, Agustinus menekankan bahwa edukasi tak hanya tentang pemahaman pajak, melainkan juga pembentukan patriotisme terhadap Kota Bekasi.
"Harapannya, melalui cinta dan dukungan terhadap perkembangan kota, wajib pajak akan membayar pajak dengan jujur dan benar," tambahnya.
Pada tahun 2024, Bapenda Kota Bekasi berencana mengadopsi inovasi teknologi informasi dari Kabupaten Badung. Sistem web service akan memungkinkan mekanisme monitoring pajak yang dapat diakses oleh wajib pajak, sementara alat monitoring transaksi real-time akan diperkenalkan untuk pengawasan lebih efektif.
Baca Juga: Kelola Data dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Pemprov DKI Raih Penghargaan Anindhita Wistara
Sejalan dengan inovasi tersebut, diluncurkan pula sistem pembayaran pajak melalui QR code pada tahun 2023.
"Kemudahan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan asli daerah," tutur Agustinus.
Untuk diketahui, Bapenda Kota Bekasi juga memastikan komitmen mereka untuk terus meningkatkan kapasitas petugas pajak melalui pelatihan, menuju pencapaian optimalisasi pada tahun 2024. ***