: Pandemi Covid-19 telah mendorong semangat kolaborasi dan kerja sama di kalangan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), hingga terbentuknya Koalisi Akses Vaksin Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan pada awal Juli 2021.
Koalisi ini bertujuan untuk mempercepat dan menyebarkan vaksinasi Covid-19 dengan merata, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.
Program utama Koalisi Akses Vaksin tidak hanya meliputi percepatan vaksinasi, tetapi juga edukasi, advokasi dan kolaborasi.
Baca Juga: Lindungi Kawasannya dari Covid-19, SIER Gelar Vaksinasi Booster Kedua
Melalui kolaborasi multipihak antara OMS, pemerintah, dan masyarakat, koalisi bekerja keras untuk menyediakan layanan vaksinasi, melakukan edukasi dan komunikasi, serta melakukan advokasi kebijakan yang mendukung akses terhadap vaksinasi.
Selama 3 tahun sejak tahun 2021, 2022, dan 2023, Koalisi Akses Vaksin telah berhasil memberikan vaksin Covid-19 kepada lebih dari 276.528 individu.
Program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi juga telah sukses menjangkau lebih dari 124.166 orang.
Baca Juga: Jokowi: Kesenjangan Akses Vaksin Antara Negara Kaya Dan Miskin Masih Lebar
Sementara itu, manfaat dari program kerja sama koalisi telah menyebar di 151 kabupaten di 27 provinsi di Indonesia.
Berbagai inisiatif yang dikembangkan oleh Koalisi Akses Vaksin memberikan pembelajaran bahwa layanan kesehatan yang inklusif harus menjadi perhatian dan kesadaran semua pihak.
Untuk mewujudkan layanan yang inklusif ini memang butuh upaya dan sumberdaya besar. Semua pihak bisa membantu mewujudkannya sesuai dengan kapasitas dan sumberdaya yang dimilikinya.
Baca Juga: Perubahan PeduliLindungi ke SatuSehat, KAI Himbau Penumpang Kereta Api Tak Perlu Bawa Bukti Vaksin
“Kami melihat bahwa kolaborasi yang sudah dibangun selama ini harus terus dilanjutakan dengan peran baru yaitu akses kesehatan inklusif untuk kelompok rentan,” kata Hamid Abidin, Koordinator Koalisi akses Vaksin.
Dengan berakhirnya pandemi dan rampungnya program vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Koalisi untuk Akses Vaksin pada tangggal 30 Januari 2023 bersepakat untuk mentranformasi menjadi Koalisi Akses Kesehatan.
Kesepakatan pembentukan koalisi baru ini dihadiri oleh anggota koalisi yaitu Filantropi Indonesia, HWDI, LTKL, OHANA, PEKKA, PIRAC, PPMN, WALHI, dan KPA.
Dari hasil pertemuan tersebut anggota Koalisi menyepakati untuk melanjutkan kerja sama kolaboratif yang telah terjalin, dengan Koalisi baru dengan nama “Koalisi Akses Kesehatan untuk Kelompok Rentan dan masyarakat adat Indonesia”.
Rina Prasarani dari HWDI ditunjuk oleh anggota koalisi untuk menjadi koordinator didampingi oleh Nor Hiqmah dari PIRAC sebagai wakilnya.
Bertempat di Hotel Oria Jakarta, Koalisi Akses Kesehatan untuk kelompok rentan dan masyarakat adat Indonesia ini dikenalkan kepada public dalam acara apresasi kolaborasi percepatan vaksinasi Covid-19.
Acara apresiasi ini dihadiri oleh dr Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, MKM, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, yang ikut memberikan sambutan dalam acara aprisiasi momen ini.
Kementrian kesehatan merupakan mitra kerja dari koalisi akses vaksin Covid-19 untuk masyarakat adat dan kelompok rentan.
"Kementerian Kesehatan sangat mengapresiasi kinerja kolaborasi Koalisi Akses vaksin ini yang telah ikut memberikan kontribusi untuk target tercapainya kurang lebih 4 juta vaksin Covid-19 di Indonesia," ujarnya.
Koalisi sepakat untuk memfokuskan upaya pada penguatan akses layanan kesehatan berkualitas bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan melalui advokasi BPJS dan kemitraan multipihak.
Beberapa hal yang akan dilakukan oleh Koalisi Akses Kesehatan ini adalah pendampingan pengurusan adminduk untuk mendapatkan NIK sebagai syarat untuk mendapatkan BPJS PBI, advokasi implementasi Inpres No 4 tahun 2022 terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, advokasi akses alat bantuk untuk disabilitas, pendampingan untuk akses PBI, edukasi ke berbagai pihak dan kampanye publik tentang Hak Kesehatan.
Komitmen Koalisi kedepan adalah memperjuangkan hak setiap warga khususnya kelompok rentan dan masyarakat adat untuk akses yang merata terhadap kesehatan yang berkualitas.
"Komitmen kami adalah memastikan bahwa tak seorang pun dari kelompok rentan dan masyarakat adat yang ditinggalkan di belakang dalam perjuangan untuk kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Rina Prasarani, Koordinator Koalisi Akses Kesehatan.***