: Pemerintah memberikan izin organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari PDIP Aria Bima, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan pemberian izin pengelolaan tambang untuk ormas.
Karena seluruh pengelolaan sumber daya alam beserta isinya untuk kemakmuran rakyat, memang secara konstitusi menyebutkan hal itu dan sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).
"Persoalan nya kami dari parpol (partai politik) sampai saat ini masih dilarang membangun dunia usaha, kemudian dilarang memiliki perusahaan terbuka (PT). Kemudian banyak dilarang dalam mencari sumber pendapatan partai untuk memperkuat jalan kita berdemokrasi," kata politisi PDIP itu di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/6/2024).
Baca Juga: Istana Tolak Presiden Joko Widodo sebagai Saksi Meringankan Kasus Dugaan Korupsi Bekas Mentan SYL
Sementara banyak beban parpol tidak terselesaikan oleh APBN. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah agar parpol diberi kesempatan memiliki uni bisnis dengan berbagai persyaratan.
"Sehingga menurut saya, tidak hanya ormas tapi parpol juga dipikirkan, bagaimana yang namanya sistem finance engineering (teknik keuangan) nya," katanya lagi.
Menurut Aria Bima, semua ingin melahirkan parpol yang bersih dan jujur begitu juga presiden dan anggota DPR nya. Tetapi finance political engineering (teknik keuangan politik) tidak ada.
Baca Juga: PDIP Memunculkan Nama Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Aria Bima Sebut Hal Biasa
"Kita hanya betul betul sah mendapat duit dari negara dari APBN dan iuran anggota," ujarnya.
Jika parpol diberi izin memiliki unit bisnis, menurut Aria Bima hal itu tidak masalah. Yang terpenting adalah transparan, tidak korupsi dan akuntabel.
"Kalau sekarang semua gak boleh tapi bermain di belakang. Seolah olah kita sekarang ini membuat suatu sistem yang membiasakan pola kemunafikan yang dilembagakan dengan berbagai larangan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.
Baca Juga: Menhub Budi Karya Sumadi Tangkap Tangan Bus Tidak Laik Jalan Beroperasi Angkut Penumpang
Sementara itu disinggung pemberian izin pengelolaan tambang untuk ormas, politisi asal Kota Solo itu mengatakan dirinya tidak melihat ormasnya tapi kesiapan ormas dalam pengelolaan. Hak ini jauh lebih penting karena menyangkut manajerial.
"Jadi hal yang terpenting sejauh mana ormas itu mampu menjadi organisasi yang kompetensi dalam pengelolaan tambang.Kalau kemudian ormas akhirnya cuma jual izin tambang nanti ormas akan diimagekan akan menjadi calo tambang," jelasnya.