: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan meluncurkan program afirmasi, khususnya untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) yang diberi titel Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU).
Gayung bersambut BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta pun gaspol langsung Turba (turun ke bawah) mensosialisasikan Program Kerja Keras Bebas Cemas agar para pekerja informal semakin terlindungi dari risiko kematian kerja.
Hal ini mengingat pekerja bukan penerima upah selama ini banyak yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga ketika terjadi risiko kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja, kelompok masyarakat ini rentan dan tidak mendapatkan santunan dari negara. Padahal para pekerja bukan penerima upah pun juga mendapatkan hak yang sama seperti para pekerja penerima upah.
Baca Juga: Launching Kerja Keras Bebas Cemas BPJS Ketenagakerjaan Jatim Digelar di Desa Wedani Cerme Gresik
Namun tentu saja mereka yang memperoleh santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan adalah yang terikat dalam skema pembayaran iuran tiap bulan.
Indra Iswanto selaku Wakil Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Bidang Kepesertaan menyatakan,
program Kerja Keras Bebas Cemas ini makin masif disosialisasikan dan dibumikan oleh BPJS Ketenagakerjaan karena cara ini dinilai tepat bagi ekosistem desa, kelurahan, kampung hingga tingkat paling terkecil yakni RW, RT, hingga keluarga yang menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Peluncuran Program Kerja Keras Bebas Cemas di wilayah Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta dilangsungkan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023).
Hadir dalam momentum itu Wakil Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Bidang Kepesertaan Indra Iswanto beserta seluruh jajarannya, Pj Gubernur DKI yang diwakili Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata H Marullah Matali, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan (Nakertransgi) Fidiyah Rokhim, Kepala Unit Pengelola Kampung Betawi Setu Babakan Imron Yunus, Camat Jagakarsa, Camat Pasar Minggu Camat Cilandak, Camat Pancoran, Camat Mampang Prapatan, Lurah Tanjung Barat, Lurah Jagakarsa, Lurah Srengseng Sawah, Lurah Lenteng Agung, Lurah Ciganjur dan Lurah Cipedak.
Selain di BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta, program tersebut juga diluncurkan serentak di 11 Kanwil BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, yakni Kanwil Jatim, Kalimantan, Jateng dan DI Yogyakarta, Bali Nusa Tenggara (Banuspa), Sulawesi Maluku (Sulama), Banten, Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Barat dan Riau (Sumbariau) dan Jawa Barat.
Indra Iswanto menyebut alasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dijadikan destinasi peluncuran program Kerja Keras Bebas Cemas Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta masuk ke Desa dan Kampung karena Setu Babakan Jakarta merupakan salah satu tempat yang dikhususkan menjadi ruang seni dan budaya warga Betawi dan warga di luar Betawi.
"Warga yang bermukim di lingkungan Setu Babakan adalah jamak pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di bidang seni budaya maupun pelaku usaha kecil mikro. Aktivitas masyarakatnya adalah turut mendukung pelestarian seni budaya lokal khas Betawi," ujar Indra kepada wartawan di sela-sela talkshow terkait program Kerja Keras Bebas Cemas BPJS Ketenagakerjaan di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Lebih lanjut, Indra menjelaskan begitu banyaknya manfaat yang didapat melalui program KKBC. Harapannya, KKBC dapat berguna juga untuk para pekerja seni, budaya, pelaku UMKM, dan lainnya.
"Bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) tetap juga bisa menikmati manfaat dari program KKBC ini," ungkapnya.
Baca Juga: Lirik Lagu Kicir Kicir Lagu Daerah Betawi
Indra berharap bagi warga yang belum mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program KKBC dapat segera mendaftar. Hal ini, sangat penting guna memberikan kepastian dalam bekerja dan menjamin kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
"Jika terjadi kecelakaan kerja mereka juga berhak mendapatkan uang santunan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dan selama ini yang didapatkan cukup besar nilainya sehingga sangat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan peserta BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi risiko kematian kerja," ungkapnya.
Menurut Indra, yang selama ini diamati, warga di Setu Babakan meskipun tidak bekerja resmi sebagai pegawai kantoran tetapi kegiatan ekonomi mereka sangat produktif dah menghasilkan penghasilan.
"Sehingga saya kira tidak terlalu sulit jika mereka mendaftarkan diri dalam program KKBC BPJS Ketenagakerjaan ini. Hal ini sejatinya merupakan program pemerintah untuk melindungi warga negaranya terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan untuk iuran perbulannya juga cukup terjangkau senilai Rp 16.800 per jiwa," urainya.
Indra menambahkan perlindungan kepada mereka yang Bukan Penerima Upah tersebut juga untuk memberikan manfaat kepada pekerja seni di saat terjadi risiko pekerjaan khususnya risiko kecelakaan kerja atau kematian. Termasuk juga untuk para pekerja ojek online, konstruksi, petugas kebersihan. Bahkan pemulung dan lainnya yang bekerja informal.
Guna memudahkan warga untuk bergabung dalam program ini, pihaknya, juga telah aktif bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk turun bersosialisasi ke RT dan RW.
Indra menyebut hingga kini terdapat empat ribu Agen Perisai yang bertugas sebagai perpanjangan tangan program BPJS Ketengakerjaan. Peserta yang sudah mendaftarkan diri bisa memanfaatkannya secara optimal. Mereka bisa menerima manfaat untuk perawatan kecelakaan kerja, santunan jika meninggal saat bekerja. Termasuk mendapatkan beasiswa dengan program murah untuk melindungi masyarakat
"Ini program murah dan esensinya adalah melindungi dari risiko kematian kerja. Gunanya banyak bagi masyarakat," tandasnya.
Indra memerinci untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor induk kependudukan DKI Jakarta jumlahnya telah mencapai 2.7 juta orang. Sedangkan untuk target tahun 2023 mencapai 1.2 juta orang.
Sedangkan secara nasional BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 12,5 juta pekerja informal atau BPU terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan hingga 2026.
Baca Juga: Lirik Lagu Apuse Dan Terjemahannya
Untuk mengejar target tersebut, kata Indra, BPJS Ketenagakerjaan akan menyasar desa-desa di Indonesia. Sebab pekerja BPU paling banyak terdapat di pedesaan.
Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan bank di daerah untuk memfasilitasi pembayaran iuran. Semakin gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya manfaat dalam program tersebut.
Program itu juga bertujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Berguna bagi pekerja BPU dan pekerja informal seperti pedagang, nelayan, ojek, hingga usaha mikro.
Pemprov DKI Siap Bantu Sosialisasi
Sementara itu Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali menyambut baik program pemerintah itu bagi warga Betawi. Mereka berprofesi sebagai seniman dan perajin, pelaku usaha kecil produk Betawi yang ada di perkampungan Setu Babakan.
Peluncuran Program Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) di wilayah Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta dengan sasaran pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dilangsungkan di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023) (AG Sofyan )
"Ini baik sekali untuk warga yang di kampung. Bagaimana caranya bukan sebagai pegawai kantoran hidup di kampung tetapi bisa punya penghasilan. Ada jaminan sosialnya yang terlindungi. Kita ingin mereka tetap bisa bekerja keras dan produktif. Tetap fokus agar hasilnya maksimal. Para pekerja informal seperti tukang kebersihan, pekerja bangunan dan konstruksi, marbot, bahkan pemulung pun tetap fokus bekerja karena jaminan saat risiko kematian terjadi sudah dicover BPJS Ketenagakerjaan ini," tegas Marullah.
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan, katanya, telah memberikan ketenangan dan kepastian mereka dalam bekerja.
Dia menegaskan, Pemrov DKI Jakarta siap membantu pemerintah pusat. Sebelumnya juga meluncurkan program tersebut untuk marbot masjid di tahun 2015 yang diluncurkan saat itu di Waduk Pluit Jakarta Utara. Program akan masuk juga untuk anggota PKK, Darma Wanita, Dasa Wisma, Posyandu, jumantik dan ibu-ibu rumah tangga.
"Untuk pekerja seni dan budaya ini penting. Pada tahun 2020 lalu saya masih sebagai Wali Kota Jaksel menginisiasi program tersebut. Hasil dari produksi seni sekarang sudah menunjukkan hasil yang bisa dinikmati masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas seniman dan budayawan di Setu Babakan. Harapanya, agar pelayanaan BPJS juga makin ditingkatkan untuk kebutuhan masyarakat," katanya.
Marullah Matali berharap, agar sosialisasi seperti ini terus dilakukan. Masih banyak ibu-ibu rumah tangga banyak belum paham. Perlu ditingkatkan terus kerjasama dengan lurah untuk koordinasi dengan RT dan RW.
"BPJS Ketenagakerjaan cukup memadai untuk memberikan perlindungan kepada warga. Perangkat dinas dan lurah serta camat siap mendukung sosialisasinya," pungkas Marullah. ***