: Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkap temuan 913 calon siswa SMP yang mendaftar melalui jalur zonasi terindikasi memiliki data kependudukan bermasalah. Dari ratusan pendaftar bermasalah itu, ditemukan 155 calon siswa SMP diduga menggunakan data kependudukan palsu.
"Dilaporkan bahwa ada 913 pendaftar (calon siswa SMP) yang memiliki indikasi bermasalah, dan saat ini sudah dilakukan verifikasi faktual di lapangan sejumlah 763, jadi masih ada sekitar 150 lagi yang masih on progress," kata Bima Arya saat menggelar jumpa pers di Balai kota Bogor, Minggu (9/7/2023).
"Dari angka itu sejauh ini, 414 (pendaftar SMP jalur zonasi) sesuai dan 155 tidak sesuai. Artinya tidak ditemukan nama yang bersangkutan di lokasi yang didatangi (sesuai alamat)," sambungnya.
Baca Juga: Jadi Sorotan, PPDB Sistem Zonasi Mudah Diakali Lewat Manipulasi KK
Bima mengatakan, 913 calon siswa SMP bermasalah itu ditemukan tim khusus yang dibentuk pada Jumat lalu. Tim khusus melibatkan Inspektorat, Disdukcapil, Disdik dan para Camat di Kota Bogor. Mereka bertugas melakukan verifikasi data kependudukan calon siswa SMP yang mendaftar melalui jalur zonasi.
"Ini tentu masih akan kita lanjutkan sampai hari terakhir, karena pengumuman kelulusan masuk SMP kita undur sampai Selasa. Jadi masih ada dua hari ke depan untuk melanjutkan ini," kata Bima.
Bima meminta masyarakat berperan aktif melaporkan kecurangan terkait proses PPDB online di Kota Bogor, khususnya tingkat SMP yang jadi kewenangan Pemkot Bogor. Ia menduga calon siswa bermasalah lebih dari yang ditemukan tim khusus.
"Saya minta publik untuk terus menyampaikan seluruh data terjadinya indikasi manipulasi kepada nomor aduan. Jadi Pak Irwan timnya akan terus bekerja untuk merespon aduan warga," kata Bima.
"Untuk pendaftar SMP pun tentu tidak semua, mungkin yang dilakukan verifikasi faktual oleh kami. Tadi saya sampaikan ada 913, sangat mungkin jumlah yang bermasalah lebih dari itu," tambahnya.
Bima menyebutkan, calon siswa pemalsu data kependudukan banyak terjadi di sekolah unggulan dan favorit.
"Ini kebanyakan memang sekolah unggulan ya (terjadi pelanggaran). Jadi semakin SMP itu dipersepsikan favorit, maka angka dugaan angka pelanggarannya semakin tinggi," ucap Bima.
"Untuk yang pertama ini kita pastikan semaksimal mungkin tidak ada yang terdzalimi. Jadi jangan sampai anak itu mencari lokasi, bukan prestasi. Itu intinya. Repot kita ini kalau tahun ke tahun perjuangannya mencari lokasi, bukan untuk prestasi," tambahnya.***