: Pemerintah mengakui bahwa masih terdapat kewajiban utang yang belum diselesaikan sepenuhnya kepada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Beberapa perusahaan BUMN yang dimiliki oleh negara, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, diketahui memiliki tagihan yang belum diselesaikan oleh pemerintah.
Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, mengungkapkan kepada media akhir pekan lalu bahwa pemerintah memiliki utang terhadap BUMN, seperti yang terjadi pada Pertamina dan PLN.
Utang pemerintah kepada Pertamina muncul pada tahun 2021 dan 2022.
Isa menyebutkan bahwa utang pemerintah kepada Pertamina pada tahun 2021 telah diselesaikan dengan total Rp 275 triliun.
Dia menegaskan bahwa pemerintah akan membayar kewajiban kepada BUMN jika terdapat utang yang harus dilunasi, seperti kasus yang terjadi pada Pertamina tahun lalu, PLN, dan lainnya.
Namun, Isa menegaskan bahwa BUMN tidak dapat melunasi utang mereka menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena BUMN dianggap sebagai aset terpisah dari kekayaan negara.
Baca Juga: Kompak! Setelah Golkar, PAN Deklarasikan Dukungan kepada Prabowo sebagai Capres 2024
Isa menjelaskan bahwa terdapat mekanisme alternatif yang dapat digunakan pemerintah untuk membayar utang kepada BUMN, yaitu melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Proses ini akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tentu saja, melalui PMN, tetapi perlu diingat bahwa proses ini juga telah direncanakan dan dijadwalkan sejak penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tuturnya.***