SOLO: Masalah kemiskinan ekstrim di Indonesia ditargetkan selesai tahun 2024. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di perkotaan adalah melalui penanganan pemukiman kumuh.
Seperti dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni program penanganan pemukiman di Kawasan Kumuh Semanggi, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Solo, Selasa (25/1/2022).
"Kemenko PMK mendapatkan tugas dari Presiden untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Indonesia yang beliau targetkan kemiskinan ekstrim di Indonesia nol di tahun 2024. Sebagai ketua pengarah ditunjuk Wakil Presiden dan Kemenko PMK sebagai pengarah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lapangan," jelas Muhadjir pada acara yang juga dihadiri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu.
Menko PMK mengapresiasi yang dilakukan di Kota Solo dengan adanya kolaborasi intim antara stakeholder terkait untuk menangani kantong-kantong kumuh di perkotaan.
"Untuk mengatasi kantong kumuh di perkotaan ini posisi PT SMF (Persero) dan Kemenko PMK tempat yang strategis karena faktor lingkungan menjadi sumber utama kemiskinan ekstrim," jelasnya lagi.
Muhadjir juga mengatakan program yang dilakukan di Kota Solo tersebut kan menjadi model untuk penyelesaian kemiskinan ekstrim melalui pengentasan pemukiman kumuh.
"Untuk Kota Solo ini adalah penyelesaian pemukiman kumuh di wilayah Semanggi selatan dan dengan bantuan dari SMF ini akan selesai dan waktu bersamaan. Nanti akan menyelesaikan bantuan dari CSR sebanyak 136 pemukiman di Semanggi utara kita harapkan tahun ini akan selesai," paparnya.
Lebih lanjut Menko PMK mengatakan saat ini pihaknya telah menargetkan di tahun ini ada enam kota yang akan dselesaikan masalah kemiskinan ekstrim di perkotaan. Tetapi hal tersebut masih menunggu respon dari pemerintak kota.
"Karena ini sangat tergantung pada inisiatif dari dan keinginan baik dari pemerintah kota.
Karena masalah kemiskinan dan pemukiman itu urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kewenangan maupun tanggung jawabnya," katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF/Persero) Ananta Wiyogo pada kesempatan yang sama mengatakan PT SMF berkolaborasi dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Pemkot Solo melakukan peningkatan kualitas perumahan di daerah kumuh di Kawasan Semanggi, Kelurahan Mojo, Pasarkliwon, Solo.
"Dari tujuh kekumuhan yang dikelola program Kotaku, seperti bangunan, jalan, drainase, air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, penanganan kebakaran, SMFmemberikan dukungan dalam bangunan dengan meningkatkan kualitas rumah tak layak huni menjadi rumah layak huni," jelas Ananta.
Hal tersebut merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya pada tujuan untuk membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
Lebih lanjut Ananta mengatakan kolaborasi penanganan kawasan kumuh dilakukan sejak tahun 2018. Hingga saat ini telah dilakukan di 11 wilayah, yaitu Yogyakarta, Semarang, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Tangerang, Pekalongan, Tanjung Pinang, Lubuklinggau, Banjarmasin dan Manado.