Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja
: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lain dan waktu penanganannya yang singkat sehingga memerlukan pemahaman bersama akan permasalahan tersebut. Oleh karena itu Jaksa Agung mempersilahkan untuk berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI.
Saat menerima kunjungan Komisioner Bawaslu di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jum’at (10//6//2022), Jaksa Agung menyebutkan Kejaksaan mendukung penuh tugas yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penguatan kelembagaan dan penegakan hukum. Ke depannya akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU), dan untuk implementasinya di tingkat provinsi/kabupaten/kota akan dilakukan dengan perjanjian kerja sama terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mendatangi Kejaksaan Agung dalam kaitan permintaan pengawalan logistik Pemilu 2024. Tidak itu saja, KPU juga mengharapkan keterlibatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang tentunya dengan Jaksa Pengacara Negara (JPU) dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Jaksa Agung juga mengatakan penyelenggaraan Pemilu sudah menjadi tanggung jawab bersama. Kejaksaan mendukung penuh tugas-tugas yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Tidak saja tentang penegakan hukum tetapi juga pendidikan, pendampingan dan pendirian posko bersama dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyambut gembira dukungan Kejaksaan sebagai penegak hukum yang sangat dibutuhkan terutama mengenai pelanggaran dan tindak pidana Pemilu. “Memang perlu dilakukan kerja sama dengan Bidang Tindak Pidana Umum, dan diperlukan pendampingan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal operasional keuangan oleh karena Bawaslu RI menggunakan dana APBN, APBD, dan dana hibah,” kata Rahmat Bagja. ***