: Dampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melepas keberangkatan 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dampingi Presiden, Menaker melepas PMI skema Government to Government (G to G) ke Korea Selatan Tahun 2022. Mereka ditempatkan pada sektor manufaktur dan perikanan.
Menaker mendampingi Presiden, melakukan pelepasan ratusan pekerja migran tersebut, di El Hotel Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (17/10/2022).
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengemukakan rasa senangnya, karena para PMI yang akan berangkat ke Korea Selatan telah diberikan pembekalan dan pendidikan.
"Hari ini saya senang dan merasa bangga. Karena, yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM-SDM dengan kompetensi, SDM-SDM dengan keterampilan, SDM-SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja ke Korea. Dan, saya lihat tadi semangatnya betul-betul sebuah semangat yang optimis. Saya senang karena saudara-saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ungkap Presiden Jokowi.
Beliau mengatakan, saat ini jumlah PMI yang berada di luar negeri sebanyak 9 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 4,5 juta PMI berangkat secara ilegal atau tidak melalui prosedur yang telah ditentukan dan sisanya legal.
Terkait banyaknya jumlah PMI ilegal, beliau menyatakan telah memerintahkan kepada K/L terkait, agar melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural dan memberikan pelindungan kepada PMI.
"Pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja. Karena, ini menyangkut pelindungan, menyangkut keselamatan kita semua," tuturnya.
Di bagian lain, Menaker menambahkan, saat ini banyak negara yang menginginkan tenaga kerja dari Indonesia. Selain dari Korea Selatan, negara lainnya datang dari Jepang, Timur Tengah, serta Eropa.
"Kita cukup bangga karena ternyata pekerja migran dari Indonesia ini cukup diminati. Tidak hanya dari Korea, tapi dari negara-negara, seperti negara Jepang, Timur Tengah, serta beberapa negara Eropa itu sangat tinggi," terang Menaker.
Pemerintah melalui Kemnaket, imbuhnya, akan menempatkan mereka yang memiliki kompetensi. "Kita siapkan skill dan kompetensi mereka, dan kita pastikan penempatan mereka itu dilakukan sesuai dengan prosedur," ujarnya.***