: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diisukan menerpa industti padat karya. Berdasarkan laporan sejumlah asosiasi, beberapa perusahaan seperti tekstil sedang mengalami kinerja yang melambat.
Terkait isu PHK yang menerpa industri padat karya itu, beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari, yang biasanya 7 hari kerja. Atas kondisi itu, banyak tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari hasil laporan itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusi dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan pemerintah daerah setempat, meninjau langsung kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di beberapa industri padat karya di Jawa Barat, Rabu (16/11/2022).
Perusahaan industri itu, di antaranya PT KAHATEX di Rancaekek, Bandung, dan PT CHANG SHIN di Karawang.
Menko PMK mengatakan, meskipun dirinya tidak membidangi urusan industri dan perekonomian. Tapi, masalah PHK ataupun pengurangan jam kerja akan menjadi permasalahannya, lantaran berisiko meningkatkan jumlah kemiskinan.
"Sebenarnya saya tidak menangani langsung soal industri, ataupun soal perekonomian. Tapi, saya mengurusi orang susah, orang miskin, nah saya kira PHK dan pengurangan jam kerja ini akan berisiko menambah orang miskin baru,” ungkap Menko PMK.
Dia mengatakan, saat ini PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Pasalnya, sudah hampir 500.000 buruh di Jawa Barat di-PHK.
"PHK sudah mendekati 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dan penanganan," imbuhnya.
Menko PMK menilai hal ini harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi. Sehingga, bisa menekan laju PHK ditengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global.
Kekhawatiran itu lantaran melihat kondisi riil di lapangan. Sektor ekspor mulai menurun tajam dan pasar domestik yang masih dikuasai oleh barang impor.
Katenanya, dia mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan. Dia juga menegaskan, keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir, yang digunakan para pengusaha.
“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK. Jika PHK tidak dapat dihindari, dia minta agar para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui JAMSOSTEK.
“Karena sekarang ada skema untuk mereka yang di PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Nah ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yang di PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” jelasnya.***