: Keanggotaan Indonesia di Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori “C” periode 2022-2023 akan segera berakhir. Untuk tetap melanjutkan peran aktif Indonesia di Organisasi Maritim dunia tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) selaku Administrator Maritim kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025.
Hal ini disampaikan Dirjen Hubla, Arif Toha, saat membuka acara Kick-off Meeting Pencalonan Kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
“Selain pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini berperan sebagai External Auditor IMO periode 2020-2023 juga akan mencalonkan kembali sebagai External Auditor IMO untuk periode kedua yaitu tahun 2024-2027,” kata Dirjen Arif.
Baca Juga: Pertemuan Jokowi-Kishida: RI-Jepang Sepakat Eratkan Kerja Sama Ekonomi dan Keamanan Maritim
Adapun proses pemilihan untuk periode 2024-2025 ini akan dilaksanakan pada salah satu agenda Sidang Majelis IMO ke-33 tanggal 27 November s.d. 6 Desember 2023.
"Untuk itu, Kick-off Meeting kali ini merupakan langkah awal untuk membahas materi persiapan serta strategi awal pemenangan dan penggalangan dukungan yang perlu ditempuh guna mewujudkan Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO," tutur Arif Toha.
Dia mengungkapkan berdasarkan pengalaman pencalonan Indonesia di periode sebelumnya, dimana kegiatan kampanye dilaksanakan pada saat pandemi, sehingga tantangan yang dihadapi sangat besar dikarenakan diperlukan strategi khusus dalam melaksanakan lobi.
“Saya harapkan tim pemenangan dan tim lobi mulai sekarang sudah dapat bekerja, dan bahan kampanye dapat segera disiapkan Dengan mempertimbangkan tujuan utama yaitu Indonesia dapat terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO dan External Auditor IMO,” kata Arif.
Selanjutnya Arif Toha juga menyampaikan bebapa hal penting yang perlu disiapkan antara lain adalah terkait strategi pemenangan yang efektif dan roadmap kegiatan yang meliputi rangkaian kampanye dan kegiatan di dalam negeri dan luar negeri.
Baca Juga: ISPEC, Tantangan Dan Peluang Industri Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia
“Setelah dua hal tersebut dapat disiapkan dengan matang, maka langkah selanjutnya adalah: pembentukan tim pemenangan dan tim lobi serta penyusunan bahan kampanye seperti aide memoire atau materi utama kampanye” tutur Arif Toha.
Dirjen Hubla menjelaskan bahwa dalam penyusunan strategi pemenangan, ada beberapa hal penting yang akan menjadi perhatian dan pertimbangan yaitu, Pertama terkait Isu global di bidang pelayaran, seperti Pandemi yang menyebabkan krisis pelaut, Sidang COP 26 yang mendorong ambisi net zero emission secepatnya, Perang Rusia-Ukraina yang berdampak adanya krisis rantai pasok makanan dan energi dunia, dirumuskannya Blue Safe Corridor di IMO untuk menyelamatkan kapal dan pelaut di daerah krisis serta dirumuskannya Black Sea Grain Initiative di PBB untuk membuka jalan distribusi bahan makanan dari Ukraina ke dunia.
Baca Juga: Bakamla RI Zona Maritim Barat Terima Kunjungan Atase ABF Kedubes Australia