: Infrastruktur fisik dan non fisik merupakan pondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi baru di Indonesia.
Pastinya infrastruktur fisik dan non fisik menjadi power penggerak program multiplayer effect perekonomian terhadap kesejahteraan warga setempat.
Tak ayal. Pada 12 September 2022, Panja RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya memutuskan; Satu, nama calon ibu kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.
Penentuan Kota Sorong sebagai ibu kota Papua Barat Daya.
Baca Juga: Umur 23 Tahun Kota Sorong Jadi Pusat Peradaban Modern di Tanah Papua
Artinya posisi DOB ini dapat<span;> mampu berkompetisi dengan provinsi lain di Indonesia.
Indeks daya saing Kota Sorong masih berada pada posisi di tengah terhadap daerah lain di dataran Papua.
Menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya diprediksi Kota Sorong berada pada posisi daya saing tinggi di tataran 6 provinsi di tanah Papua.
“Dengan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Desember 2022, bertempat di Jakarta, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022,” kata Mendagri Tito.
Dengan demikian maka pemerintah pusat berharap bahwa pertumbuhan ekonomi di DOB Papua Barat Daya akan berkembang sesuai harapan warga di sini.
Multiplayer Effect
Kota Sorong ditunjuk sebagai ibu kota Provinsi Barat Daya diharapkan akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan.
Terutama indikasi ketimpangan kesejahteraan antar penduduk akan menyempit.
Penunjukkan kota Sorong sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya menjadi alternatif. Menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat.
Baca Juga: Tulisan Berita Online Diminati Pemuda Non Jurnalis Profesional di Papua Barat Daya
Diharapkan dengan demikian akan dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan.
Khususnya di tingkat kabupaten kota dan warga kecil di daerah terpencil Papua Barat Daya.
Kota Sorong ibu kota Papua Barat Daya akan menyebabkan tambahan inflasi minimal. Walaupun ibu kota provinsi baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan.
Dampak inflasi di ibu kota provinsi baru akan menjadi sangat minimal. Jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam.
Lantas ibu kota provinsi Papua Barat Daya akan mendorong perdagangan antar wilayah di dataran Papua.
Termasuk di antaranya perdagangan di dalam ibu kota Provinsi baru ini.
Bahwa lebih dari 50% wilayah Provinsi-Provinsi di tanah Papua akan merasakan peningkatan arus perdagangan melalui pelabuhan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.
Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya.(PBD) di kota Sorong memiliki konektifitas dengan provinsi lain di kawasan Timur Indonesia.
Ibu kota Provinsi PBD berkedudukan di Kota Sorong juga akan mendorong investasi provinsi lain di tanah Papua.
Selain itu Kota Sorong jadi ibu kota Provinsi PBD akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah se tanah Papua.
Serta tentunya akan lebih meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor Jasa.
Pelabuhan Kota Sorong memiliki nilai yang sangat penting bagi perekonomian Papua Barat Daya (PBD).
Melalui kesempatan ini pelaku industri perdagangan diminta untuk dapat menjadikan Pelabuhan Kota Sorong sebagai mitra strategis.
Strategis dalam aktifitas bongkar muat barang dari dan ke Sorong. Akibatnya pelabuhan ini bisa menjadi pusat perdagangan nusantara dan internasional yang menguntungkan.
Selain pelabuhan laut, Kota Sorong juga memiliki bandar udara (bandara) merupakan prasyarat bagi suatu daerah.
Bandara DEO Kota Sorong akan menjadi lompatan bagi pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Kerusuhan Wamena 10 Orang Tewas 18 Aparat Luka
Khususnya bagi sektor pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Papua Barat Daya.
Bandara DEO diharapkan bisa memberikan lompatan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di PBD.
Pasalnya Bandara DEO Sorong ini merupakan salah satu bandara terbesar berskala nasional di dataran Papua. ***
Penulis - Yacob Nauly: Pemegang Kartu Utama UKW Dewan Pers; Wartawan ; Mantan Ketua PWI Sorong; Fellowship Journalism BRI Pusat Angkatan 3; Mahasiswa Magister (S2) di IAIN Sorong dan di Universitas Terbuka (UT).