Oleh: Dr Edy Purwo Saputro, SE, MSi
: Pesta demokrasi untuk pilpres dan pileg sudah berlalu dengan hasil seperti yang telah diketahui. Meski demikian masih ada tahapan berikutnya untuk pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota yang rencananya serentak pada akhir tahun 2024 ini.
Yang menarik dari agenda pilgub kali ini adalah munculnya sejumlah calon independen yang akan bertarung melawan para kandidat yang diusung oleh parpol. Di satu sisi, kehadiran sejumlah calon independen diharapkan tidak hanya menjadi pemanis dalam hajatan pesta demokrasi tapi benar-benar dapat merealisasikan harapan dari publik yang mengusungnya. Di sisi lain, dipastikan pertarungan akan lebih sengit sehingga diharapkan akan muncul pemimpin amanah sesuai aspirasi masyarakat.
Hajatan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun 2024 diharapkan bisa belajar dari hajatan pesta demokrasi kemarin sehingga pelaksanaannya yang luberjurnil benar-benar terealisasi bukan justru sekedar seremoni semata. Betapa tidak, pasca pesta demokrasi kemarin, terutama pilpres muncul berbagai tudingan licik berbalut kecurangan yang disebut terstruktur, sistematis dan masif.
Baca Juga: Tantangan Global
Meski dalam sidang sengketa akhirnya MK memutuskan tuduhan itu tidak terbukti tetapi publik meyakini di semua tahapan telah terjadi sejumlah praktek kecurangan yang kasat mata. Oleh karena itu jangan sampai semua bentuk praktek kecurangan yang terjadi selama pilpres diulang lagi dalam pesta demokrasi untuk pemilian kepada daerah di akhir tahun 2024 ini.
Menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah ternyata sejumlah parpol sepakat untuk bertarung secara fair meski ada parpol yang secara tegas telah menolak kandidat tertentu berkaitan dengan rekam jejaknya yang tidak baik dan cenderung bersebrangan dengan parpol. Oleh karena itu beralasan jika kemudian ada parpol yang secara tegas di internal parpolnya menolak kandidat tertentu.
Konsekuensi dari penolakan itu pastinya si kandidat harus mencari parpol lain sebagai kendaraan politik untuk bisa bertarung di hajatan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah pada akhir tahun 2024 ini. Oleh karena itu, beralasan jika kemudian sejumlah parpol ada yang bersedia menerima tetapi ada juga parpol yang konsisten menolak.
Baca Juga: Tim Ekonomi
Wacana penerimaan dan penolakan seorang kandidat oleh parpol sejatinya hal ini tidak terlepas dari sejumlah kepentingan, baik kepentingan politis maupun kepentingan yang lain, terutama sesuai arahan sang ketua parpol tentunya. Jadi, sang kandidat harus pintar merayu dan bermain cantik, termasuk juga bermuka manis kepada sang ketua parpol di manapun bendera parpolnya untuk bisa mendapat simpati yang akhirnya mendapatkan restu untuk maju dengan kendaraan politik berlabel parpol tersebut.
Jika sang ketuanya tidak berkenan maka jangan harap akan bisa medapatkan kendaraan politik. Padahal, di era now eksistensi kendaraan politik itu sejatinya sangat penting, setidaknya untuk bisa mendapat simpati dari partisan melalui sejumlah kader partai didaerah.
Belajar bijak dari pesta demokrasi dalam pilpres kemarin maka dalam pemilian kepada daerah sebaiknya tidak gegabah, tidak ceroboh dan berhati-hati karena pemimpin yang terpilih akan mengemban amanah 5 tahun ke depan dan pastinya bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, bukan justru sebaliknya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak cermat memilih kandidat terbaik demi era perbaikan kesejahteraan dan kemakmuran.
Baca Juga: Kabinet Gemuk
Jadi, cermat sebelum memilih menjadi wajib karena semua daerah sejatinya sangat membutuhkan kepala daerah yang bisa membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan secara sistematis dan tentu berkelanjutan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bersama agar pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah tidak justru menghasilkan pemimpin calon koruptor yang nanti akan terjerat OTT KPK. ***