Oleh: Andry Wibowo
: Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi memerlukan tata kelola penyelenggaraan dan pengamanan yang efisien dan efektif.Tata kelola penyelenggaraan dan pengamanan terukur melalui berbagai tahapan manajerial yang disusun secara konstruktif.
Manajemen penyelenggaraan pemilu penting dan patut dicermati, mengingat sebagai puncak kontestasi politik, pemilu tidak hanya menjadi sekedar urusan memilih dan dipilih. Pemilu merupakan proses transisi dan keberlanjutan kehidupan bernegara. Pemilu adalah mekanisme reguler untuk melahirkan kepemimpinan sah secara konstitusional yang melibatkan pelbagai isu kenegaraan dan kebangsaan yang rumit.
Kerumitan kedua isu tersebut menjadikan pemilu membutuhkan strategi pengelolaan cermat dan terpola secara profesional yang memerlukan :
Baca Juga: Naik Bintang Dua, Andry Wibowo dipromosikanJadi Staf Ahli ldeologi dan Konstitusi Kemenpolhukam RI
1. Peta jalan (road map) penyelenggaraan dan pengamanan Pemilu 2024.
Road map ini merupakan penggabungan dua persoalan yang bersifat fundamental dan strategis. Pola yang disusun dan selanjutnya menjadi petunjuk bagi langkah teknis dan taktis.
Penyelenggaraan pemilu membutuhkan political will pemerintah. Diperlukan kepastian dan kesiapan sumber daya pemerintah, demikian pula halnya dengan kesiapan pengamanan. Keduanya saling bersinggungan dan mempunyai konsekuensi terkait dengan politik keamanan pemilu (election security political will) pemerintah dalam mengelola isu keamanan pemilu.
Baca Juga: Jelang Pemilu, Keamanan Jakarta Terkendali
2. Sinkronisasi sumber daya dan operasionalisasi penyelenggaraan dan pengamanan Pemilu 2024.
Langkah berikutnya adalah kesiapan sumber daya organ penyelenggara dan pengamaman pemilu. Dengan adanya sinkronisasi kekuatan antarinstitusi keamanan diharapkan tercipta rancang bangun keamanan yang menjadi gambaran penyelenggaraan keamanan pada Pemilu 2024. Sinkronisasi diperlukan untuk mengantisipasi berbagai goncangan keamanan yang diprediksi akan terjadi di seluruh daerah pemilihan baik dalam dan luar negeri, termasuk mitigasi keamanan.
Demikian juga halnya dengan penyelenggaraan pemilu. Diperlukan sinkronisasi antarinstitusi struktural dan partai politik peserta pemilu. Sinkronisasi menjadi prasyarat agar semua tahapan pemilu dapat berjalan terencana dan terkendali. Karena pada setiap tahapan pemilu secara umum memiliki tingkat kerawanan benturan.
Sinkronisasi diperlukan untuk menegaskan kembali soal rule of the game dari penyelenggaraan pemilu 2024. Sehingga dapat mencegah konflik yang akan berimplikasi pada kualitas penyelenggaraan dan pembelahan di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Situasi potensial yang dapat melahirkan keretakan kesatuan nasional.
Sama halnya dengan keamanan, desain penyelenggaraan pemilu harus dapat tergambar dan tersampaikan secara utuh dan menyeluruh kepada rakyat. Keterbukaan penyelenggaraan pemilu akan memberikan dampak pada dukungan dan legitimasi rakyat terhadap presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat yang terpilih untuk periode 2024-2029.