: Ternyata tingkat kepuasan publik pada lembaga Legislatif dan Yudikatif rendah. Ini diketahui dari hasil survei Lembaga riset Nawacita Survei Indonesia yang bernaung di bawah Media Nawacita Indonesia.
Lembaga riset Nawacita Survei Indonesia merilis laporan hasil survei nasional yang bertajuk Menakar Kepuasan Publik dan Arah Politik Tahun 2024. Survei ini dilakukan sejak 5-20 September 2023 yang lalu.
Diketahui bahwa survei tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel yakni Multistage Random Sampling (MRS) serta melibatkan 1220 responden yang berada di 38 Provinsi di Indonesia.
Adapun Margin of Error (MoE) ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen selama proses survei berlangsung yang dilakukan oleh Nawacita Survei Indonesia ini.
Baca Juga: HJKB 213, Bambang Bicara Soal Kemajuan Ekonomi, Infratsruktur, dan Penanganan Sampah di Kota Bandung
Berdasarkan hasil survei Nawacita Survei Indonesia ditemukan bahwa mayoritas masyarakat mengaku cukup puas dengan kinerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan yakni 53 persen sedangkan yang merasakan ketidakpuasan berada di 42 persen, serta yang tidak menjawab atau tidak tahu hanya 5 persen.
Pada hasil survei juga diiketahui bahwa tingkat kepuasan terhadap lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD cukup rendah karena hanya mendapat 33 persen sedangkan 60 persen mengatakan tidak puas terhadap lembaga ini, dan 7 persen saja yang tidak memberikan respons.
Kemudian tingkat kepuasan publik terhadap lembaga Yudikatif seperti MA, MK, dan KY juga rendah, terlihat dari 57 persen menyatakan tidak puas, hanya 36 persen yang puas, 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.
“Beda hal dengan lembaga Legislatif dan Yudikatif, ternyata mayoritas 52 persen masyarakat puas terhadap kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, hanya 41 persen yang tidak puas, dan 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu,” kata Herry Mendrofa, peneliti dari Nawacita Survei Indonesia saat merilis hasil surveinya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/9/2023)
Menurut Herry dari penilaian publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP tingkat kepuasan meraih 50 persen kepuasan, sedangkan 43 persen tidak puas, dan 7 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.
“Hasil survei juga mencatat persepsi publik mengenai lembaga negara terutama pada persoalan tingkat kepercayaan publik dan ternyata lembaga yang paling dipercaya publik saat ini yakni TNI yang mencapai 26,48 persen, kemudian Presiden 20,74 persen, POLRI 13,20 persen,” kata Herry.