: Survei terbaru dari Charta Politika menunjukkan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putera Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, telah mempengaruhi elektabilitas calon presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi, menyatakan bahwa penurunan elektabilitas Prabowo dan Gibran adalah hasil yang wajar.
Menurut Airlangga, penurunan ini adalah konsekuensi dari kesadaran publik yang semakin tinggi terhadap intervensi kekuasaan dalam meloloskan nama Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Koordinator Nasional Bolone Mase Gibran Apresiasi Tim Relawan Bekasi Raya
Keputusan ini dipimpin oleh adik ipar Presiden Jokowi, yang juga merupakan paman dari Gibran.
Lebih lanjut, istilah "Mahkamah Keluarga" yang marak di media sosial menjadi sindiran terhadap putusan kontroversial MK yang mengubah Undang-Undang untuk memuluskan Gibran.
Airlangga menyatakan bahwa survei Charta Politika menunjukkan bahwa kehadiran Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo dan tidak memperkuat dukungan suara.
Hal ini, menurut Airlangga, terkait dengan persepsi publik tentang intervensi kekuasaan dan penggunaan Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen kekuasaan.
“Survey yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres tidak bisa dipisahkan dari intevensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” ungkap Airlangga kepada media pada Selasa (7/11/2023).
Baca Juga: Relawan Milenial Deklarasikan Bolone Mase Gibran di Bekasi
Hasil survei terbaru Charta Politika menunjukkan elektabilitas tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden, dengan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi (36,8 persen), disusul oleh Prabowo Subianto-Gibran (34,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen).
Selain tergerusnya elektabilitas Prabowo, survei ini juga mencatat bahwa 39,7 persen responden percaya bahwa Presiden Joko Widodo terlibat dalam keputusan MK terkait batasan usia calon Wakil Presiden.
Dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan keluarga Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden.
Baca Juga: Menko PMK Tegaskan Sikap Indonesia Tak Berubah Dukung Kemerdekaan Palestina