: Momen hari pertama pelaksanaan kampanye pasangan capres dan cawapres dimanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim untuk mendorong perlindungan bagi seluruh petugas Pemilu di wilayah Jawa Timur.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Hadi Purnomo mengingatkan pengalaman pemilu 2019 lalu yang menyebabkan banyak petugas pemilu mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia akibat tingginya beban yang harus mereka emban.
"Kami berharap seluruh petugas pemilu tahun ini seluruhnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga ketika terjadi resiko akibat kecelakaan kerja dan kematian seperti itu, bisa ditanggung oleh negara melalui kami," ujar Hadi Purnomo, kemarin.
Hingga saat ini, memang baru petugas pemilu di level provinsi, kabupaten dan kecamatan yang sudah menjalankan tugasnya. Tapi mulai Januari hingga Pebruari mendatang, bakal semakin banyak petugas lapangan yang bekerja.
Dia mengingatkan bahwa petugas pemilu di tingkat desa dan RT/RW jauh lebih banyak dibanding petugas tetap di level yang lebih tinggi. Mereka juga butuh perlindungan sosial ketenagakerjaan, karena resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian di lapangan juga sangat besar.
Dia kemudian mencontohkan petugas lapangan yang harus memasang listrik di tempat pemungutan suara, lalu terjadi musibah kesetrum atau cidera karena jatuh. "Kami berharap semuanya sadar soal pentingnya jaminan sosial, agar kalau ada kejadian seperti itu, ada yang menanggung," ujarnya didampingi Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Bidang Kepesertaan, Arifianto Sofyan.
Baca Juga: Penyidik KPK Tetapkan Seorang Kontraktor Terkait Kasus Suap Bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana
Saat ini, kata dia, sudah ada sekitar 3 ribuan petugas pemilu tidak tetap sudah mendapat perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo.
Sementara di Kabupaten Blitar, sekitar 32 ribu petugas pemilunya juga sudah disepakati akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemkab setempat. Termasuk di Sidoarjo 53 ribu petugasnya disepakati akan dilindungi dalam waktu dekat.
Dia mengakui, faktor regulasi dan pendanaan kerap dijadikan alasan yang menghambat perlindungan bagi para pekerja rentan. Bahkan dari 38 kabupaten/kota di Jatim, baru 19 kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan dana untuk memberikan jaminan sosial.
Padahal sudah ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 24 huruf b, diantaranya tentang pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya harus didaftarkan sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.