: Sejumlah isu yang berujung mendiskreditkan pribadi utamanya Presiden Joko Widodo terus bergulir.
Isu yang bersifat politik memojokkan yang dikemas dalam informasi sesat itu perlu ditindak tegas.
Isu yang kini dianggap sesat adalah terkait penerimaan 2,3 juta PNS apabila Prabowo menang Pilpres 2024.
Menurut Istanah Presiden penerimaan 2,3 juta PNS asalkan Prabowo - Gibran menang Pulpres 2024 itu tak pernah diucapkan Presiden Joko Widodo.
Bantahan.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah isu tersebut.
Ari menyebut tidak benar Presiden Joko Widodo berjanji mengangkat jutaan pegawai negeri sipil (PNS) asalkan Prabowo - Gibran menang Pilpres 2024.
Baca Juga: Capres RI Nomor Urut 1 Anis Baswedan Sore ini Tiba di Kota Sorong Papua Barat Daya
"Jadi tidak betul ada janji dari Presiden kepada pejabat daerah terutama terkait dengan rekrutmen PNS yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pemilu 2024," kata Ari.
Pernyataan Ari itu kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa.
Dikatakan Ari pengangkatan PNS adalah sebuah kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Ruas Jalan di Pelosok Tambrauw Rusak Total Anggota DPRI RI Robert Kardinal Imbau Pemda Perbaiki Untuk Akses Warga dari dan ke Kota
Kebijakan yang sudah lama dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Hal itu untuk peningkatan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
"Tentu teman-teman sudah mengikuti bersama bahwa tanggal 5 Januari Presiden sudah mengumumkan secara terbuka," katanya.
Baca Juga: Dukungan Terus Bergulir kepada Capres Cawapres Nomor Urut 2 , Kini Giliran Partai Berkarya
Dijelaskan bahwa tahun 2024 akan ada rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara di seluruh tanah air sebanyak 2,3 juta formasi.
"Jadi ini sesuatu yang sifatnya terbuka, transparan dan bagian dari kebijakan pemerintah itu benar adanya," ujar Ari.
Ari menegaskan bahwa dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden tidak pernah menjanjikan soal pengangkatan PNS yang berkaitan dengan Pilpres 2024.
Baca Juga: Dukungan Terus Bergulir kepada Capres Cawapres Nomor Urut 2 , Kini Giliran Partai Berkarya
Menurut dia, semua kegiatan kunjungan kerja Jokowi di daerah sangat terbuka dan dipantau oleh media.
Pernyataan Presiden ke publik baik pada saat penyerahan bansos, penyerahan sertifikat dan lainnya selalu terbuka.
"Pertemuan-pertemuan selalu bisa diliput teman-teman media dan tidak ada pembicaraan tertutup soal itu," katanya.
Baca Juga: Viral Lirik dan Terjemahan Lagu Rizal oleh Putri Pasanea
Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa konsep netralitas bagi ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur.
Semua itu diatur dalam undang-undang mengenai sanksi administratif, teguran dan pidana.
"Presiden sudah menegaskan beberapa kali mengenai netralitas ASN, TNI dan Polri," jelas Ari.
Ari menyebut rekrutmen ASN dilakukan pemerintah tahun 2024 ini.
Baca Juga: BMKG Perkirakan Terjadi Cuaca Buruh di Sejumlah Kota Besar di Indonesia
Karena ketersediaan anggaran dan kebutuhan rekrutmen pada tahun 2024.
Terutama pada tenaga pendidikan dan kesehatan yang sangat diperlukan saat ini.
Lebih jauh soal adanya pernyataan viral Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Pernyataan Sekda Takalar yang menyatakan Jokowi menjanjikan pengangkatan CPNS jika Prabowo-Gibran menang.
Baca Juga: Kinerja Menteri Aktif Diberi Nilai oleh Calon Presiden, Berlebihan
Ari mengatakan, hal tersebut tidak benar dan tengah dalam pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Pengawas Pemilu.
"Jadi tidak betul ada janji itu. Kalau betul bahwa disebutkan ada janji Presiden terkait dengan rekrutmen PNS yang dihubungkan dengan pemenangan, itu tidak benar" kata Ari.
Sudah ada koridornya, Bawaslu daerah sudah bekerja dan tentu saja Kemendagri melalui Irjen sudah menjalankan tugasnya berkaitan dengan ini,demikian Ari. ***