unescoworldheritagesites.com

Kinerja Menteri Aktif Diberi Nilai oleh Calon Presiden, Berlebihan - News

Yacob Nauly - Kinerja Menteri Aktif Diberi Nilai Oleh  Calon Presiden, Berlebihan  (Redaksi suarakarya.id)


Oleh Yacob Nauly

: Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan ide dan gagasan  positifnya bila diperlukan demi  tanah air tercinta

Karena itu ketika ada politik merongrong demokrasi di Indonesia maka  sebagai anak bangsa kita juga berhak meluruskan gagasan itu

Seperti yang berhak memberikan nilai kinerja  Menteri aktif 5 lalu 11 dari 100  bahkan nol adalah Presiden bukan pihak lain apalagi calon presiden (Capres).

Baca Juga: 31 TPS di Kawasan Aifat Raya Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya Direlokasi ke Tempat Aman

Pasal 17 UUD 1945 Presiden mengangkat  dan memberhentikan menteri serta membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian negara diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 17 UUD 1945 tersebut artinya calon presiden (Capres) tidak berhak memberikan nilai 5 atau 11 dari 100 terhadap kinerja  menteri aktif.

Contoh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto yang dinilai kinerjanya rendah oleh Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan sangat berlebihan.

Penilaian itu terjadi pada Debat Capres  antara Prabowo Subianto Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan Minggu (7/1/2024).

Perdebatan itu kemudian dinilai keluar dari materi debat yang diajukan oleh 11 Panelis bentukan KPU.

Perdebatan panas saling menyerang pribadi antara 3 Capres itu memberikan kesan tak mendidik kepada penonton karena tak beretika.

Padahal KPU telah menetapkan materi perdebatan yang digodok oleh 11 panelis terkait.

Baca Juga: Kalapas Sorong sebut Napi yang Kabur Terus Diburu

Seharusnya yang diperdebatkan Ke-3 Capres adalah materi yang diberikan KPU.
Yaitu Pertahanan  Keamanan Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Pertahanan

Sesuai Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Di materi Pertahanan ini para Capres seharusnya menyampaikan visi dan misinya untuk mempertahankan NKRI dari gangguan pertahanan luar dan dalam negeri.

Lalu program yang ditawarkan seharusnya juga terkait antisipasi penyelundupan senjata melalui perbatasan RI dengan negara lain yang terjadi selama ini.

Bagaimana mempertahankan NKRI di laut China Selatan. Di mana China selalu  mengganggu kedaulatan NKRI di Natuna.

Yang dipertahankan China adalah Nine-Dash Line. Ialah  garis yang dirancang sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Nah bagaimana  mempertahankan kepemilikan Perairan Natuna yang adalah milik Indonesia dari gangguan China.

Seharusnya Panelis mengarahkan ke-3 Capres untuk  berdebat  Pertahanan NKRI dari gangguan asing tersebut.

Baca Juga: Debat Pilpres Ketiga Berjalan Normatif Sesuai Waktu dan Tema yang Diberikan KPU


Keamanan

Keamanan yang dibahas adalah Keamanan dalam negeri. Yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Nah ke-3 Capres seharusnya berdebat bagaimana keamanan dalam negeri Indonesia terjamin.

Misalnya tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Nah ini yang perlu dibahas agar masyarakat mengetahui Capres siapa yang  tepat  dipilih warga sebagai  Presiden  pada Pemilu 2024.

Geopolitik

Apa yang dimaksud dengan geopolitik di Indonesia?

Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.

Geopolitik mempunyai empat konsepsi dasar. Yaitu konsepsi ruang, konsepsifrontier, konsepsi kekuatan politik, dan konsepsi keamanan bangsa.

Apa tujuan geopolitik Indonesia?

Tujuan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial.

Geopolitik menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi makro ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Kondisi atau kejadian yang dialami oleh suatu negara akan mempengaruhi negara yang lainnya melalui transmisi kegiatan ekspor dan impor.

Apakah alasan geopolitik juga disebut sebagai salah satu wawasan nusantara?

Bukan hanya dari aspek kewilayahannya, negara Indonesia yang merupakan kepulauan dipersatukan juga oleh aspek lain, seperti ideologi, sosial budaya dan latar sejarah. Aspek-aspek inilah yang kemudian menjadi latar belakang dikembangkannya wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.

Baca Juga: Tanggap Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, BRI Distribusikan Bantuan Bagi Korban Terdampak di Flores Timur

Apakah setiap negara memiliki geopolitik.

Setiap negara memiliki kode geopolitik. Sebagai contoh, pada abad kedua puluh satu Amerika Serikat memiliki kalkulasi geopolitik dengan berdasarkan kepentingan nasionalnya yang membuat ia memutuskan bahwa kehadirannya di titik-titik strategis dunia sebagai kode geopolitiknya.

Nah Geopolitik ini ke-3 Capres seharusnya  membahas apa visi misi mereka di sektor geopolitik ketika terpilih menjadi Prediden RI.

Hubungan  Internasional

Apa saja bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia?

Beberapa contoh kerja sama Multilateral yang telah dilakukan oleh Indonesia diantaranya adalah Perserikatan Bangsa-bangsa , Internasional Monetery Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), Internasional Labour Organization (ILO), Food and Agricultural Organization (FAO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), Economic.

Apa yang dimaksud dengan hubungan internasional bagi Indonesia?

Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah untuk memperoleh dukungan dari negara lain demi menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara.

Mengapa negara Indonesia membutuhkan hubungan internasional?

Indonesia perlu melakukan hubungan internasional untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata atau perang antarnegara. Sebab, saat mengikuti organisasi internasional, para petinggi negara akan membuat perjanjian agar tidak ada konflik bersenjata.

Baca Juga: 53 Napi yang Kabur dari Lapas Sorong Baru 6 Orang Ditangkap Polresta

Apa saja contoh hubungan internasional?

Contoh hubungan internasional yang dilakukan adalah hubungan Indonesia dengan Negara Arab Saudi. Tentu saja tidak hanya menjalin dengan satu negara, Indonesia juga menjalin hubungan internasional dengan banyak negara.

Apa yang dimaksud dengan hubungan internasional bagi Indonesia?

Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah untuk memperoleh dukungan dari negara lain demi menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara

Mengapa negara Indonesia membutuhkan hubungan internasional?

Indonesia perlu melakukan hubungan internasional untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata atau perang antarnegara. Sebab, saat mengikuti organisasi internasional, para petinggi negara akan membuat perjanjian agar tidak ada konflik bersenjata

Contoh kerja sama internasional multilateral yaitu antara lain:

• North American Free Trade Agreement atau (NAFTA)

• Organization of Petroleum Exporting Countries atau (OPEC)

• United Nations (UN) atau Persatuan Bangsa-bangsa (UN)

• World Trade Center Organization (WTO)

• International Monetary Fund (IMF)

Item lainnya.

Baca Juga: Warga Kota Sorong heboh Puluhan Napi Kelas II B setempat Kabur dari Penjara pukul 11.00 Siang Waktu Indonesia Timur

Nah inilah yang diminta sebenarnya untuk dibahas  ke-3 Capres dalam visi misinya bukan justru menyerang pribadi.

Debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat.

Yang terjadi  di perdebatan Capres pada Minggu (7/1/2024) adalah saling menyerang   pribadi.

Prabowo dalam posisi bertahan. Sementara Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan sebagai penyerang.

Ini mengonfirmasi perdebatan itu di luar materi yang diberikan panelis

Tapi yang sangat  berlebihan adalah penilaian Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan di luar kewenangan mereka.

Pasalnya yang berhak menilai kinerja menteri  Pertahanan RI Prabowo Subianto adalah Presiden bukan yang  Capres.

Perlu diketahui bahwa anggaran untuk pelaksanaan debat Capres Cawapres ini cukup besar.

KPU merogoh kocek hingga Rp11,6 miliar (Rp 11.162.376.000).

Sebagai catatan berikut materi 5 kali debat Capres Cawapres tahun 2023 dan 2024.

Baca Juga: Bentrok Antar Suku di Jayawijaya Papua Tengah 1 Orang Tewas 14 Luka 6 Rumah 1 Mobil dan Motor Roda Dua Dibakar Massa

1. Debat pertama: Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi

2. Debat kedua: Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional

3. Debat ketiga: Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur

4. Debat keempat: Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat

5. Debat kelima: Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan. ***

(Sumber: suarakary.id, Kompas.com, detik.com dan Referensi lain).

Penulis Yacob Nauly. Wartawan . Wartawan Utama versi Dewan Pers RI. Wartawan Fellowship Institud Tempo 2020. Wartawan Ubahlaku Pemerintah Pusat tahun 2019-2021. Juara 2 Kompetisi Jurnalis Indonesia BRI Fellowship Journalism 2021. Mantan Ketua PWI Perwakilan Sorong. Mahasiswa S2 IAIN. Mahasiswa S2 Universitas Terbuka (UT).

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat