: Wakil Rakyat DPR RI
Puteri Komarudin terus bumikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat Desa Tanjungbungin, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar).
Puteri Komarudin menyambangi masyarakat yang jug menjadi konstituennya di Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) dalam kaitan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Karawang, Senin (6/5/2024).
Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan nelayan, petani, tokoh masyarakat, agama, pemuda, serta perangkat desa.
“Sebagai anggota MPR RI, kami memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada bapak-ibu semua. Karena kami yakin keluarga menjadi garda terdepan untuk memperkokoh jiwa nasionalisme di tengah tantangan perkembangan zaman,” ujar Puteri Komarudin dalam sambutannya.
Pada kesempatan ini, Puteri menjabarkan komponen 4 Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
Keempat komponen ini, tegas Puteri menjadi landasan penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Oleh karena itu, saya berharap kita semua yang hadir disini dapat menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah sederhananya bisa dimulai dari saling menghormati perbedaan, menjaga gotong royong, serta melakukan kerja bakti. Maupun lakukan langkah sesuai dengan peran kita masing-masing,” ungkap Puteri.
Sebagai wakil masyarakat Karawang, Anggota Komisi XI DPR RI (Keuangan dan Perbankan) ini terus berupaya berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi kalangan petani, nelayan, tenaga pengajar di Kabupaten Karawang.
“Misalnya, ketika menghadapi dampak kenaikan harga BBM kemarin, kami mendorong agar APBN diarahkan untuk tetap melindungi daya beli bagi kelompok rentan seperti petani dan nelayan melalui skema bantuan sosial. Kami terus awasi bansos ini agar tersalurkan tepat sasaran kepada kelompok yang memang membutuhkan,” jelas Ketua DPP Partai Golkar ini.
Selain itu, APBN juga memiliki instrumen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan. Dimana, Dana Bagi Hasil (DBH) ini sempat diusulkan pemerintah untuk dihapuskan ketika pembahasan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Namun, kami dari Partai Golkar menentang dan menolak penghapusan DBH ini. Sehingga sampai sekarang DBH ini masih tetap berlaku. Lantaran, meski jumlahnya kecil, namun tetap berkontribusi untuk menambah pendapatan daerah yang kemudian bisa mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, seperti pemberdayaan nelayan kecil,” beber putri sulung Ketua DPR RI ke 17 Ade Komarudin ini.
Srikandi Milenial Beringin peraih suara 142.046 ini di Dapil Jabar VII Pileg 2024 yang meneguhkan dirinya sebagai Legislator Senayan 2 periode ini, mengajak masyarakat Pakisjaya untuk terus berperan aktif membantu DPR RI dalam mengawal keberjalanan pemerintah. Terutama mengawasi berbagai program yang berjalan supaya disampaikan kepada parlemen untuk diperjuangkan dan segera ditindaklanjuti pemerintah. ***