: Pembangunan IKN berkonsep Indonesiasentris. Melalui pembangunan IKN maka pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi tidak hanya ada di Pulau Jawa.
Pembangunan sarana-prasarana berbagai sektor di wilayah Timur Indonesia sejalan dengan program pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran melalui pendekatan baru pembangunan yang Indonesia-sentris, utamanya di Papua.
Demikian kesimpulan dalam Webinar The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development, Rabu (22/3/2023).
Baca Juga: KKB Kembali Berulah 1 Anggota TNI dan Perempuan Warga Sipil Tewas
Menurut Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua, Ali Kabiay, tingginya intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Papua menunjukkan kecintaan Pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua, yang juga ditunjukkan dengan fokus Pemerintah Indonesia yang tengah melakukan pembangunan di wilayah timur Indonesia, seperti wilayah IKN, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Aksi-aksi KKB yang anarkis seperti membakar rumah sakit dan pasar sangat menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun SDM.
Aksi KKB tersebut tidak hanya menghambat pembangunan di Papua, namun juga menghancurkan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Apkam TNI/POLRI sudah banyak melakukan program-program pendekatan kesejahteraan bekerjasama dengan Pemda di Papua. Inti dari pendekatan ini adalah mengutamakan keamanan demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua sehingga tidak mudah terprovokasi.
Baca Juga: Polri Buru KKB Papua Pembunuh Pendeta dan 9 Warga
“Mari teman-teman media, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyuarakan hal-hal positif tentang Papua serta memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa KKB secara nyata tidak hanya menghambat kemajuan di Papua tetapi juga memerangi masyarakat asal Papua yang menginginkan kemajuan dan keamanan di Papua. Ingat, merdeka bukan jaminan kesejahteraan, itu omong kosong, lihat Timor Leste. Yang ingin merdeka itu pihak asing bukan orang asli Papua. Makanya, integrasi Papua dalam NKRI itu sudah jalan Tuhan, anugerah Tuhan”, tandasnya menjawab salah satu peserta yang memberi pernyataan bahwa papua akan sejahtera jika merdeka.
Sedangkan staf khusus Wakil Presiden, Prof. Dr. Masykuri Abdillah menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah di era reformasi sudah jauh lebih baik dari pada di era orde baru, dimana era orde baru pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan keamanan sedangkan saat ini menggunakan pendekatan keamanan dan kultural humanistik.
Hal ini ditandai dengan pemberian status Otsus yang dikuti dengan penyesuaian kebijakan dan penambahan anggaran pendanaan.
Baca Juga: Tangis Haru Kasad Saat Mengunjungi Anak Sertu Eka, Korban Kebiadaban KKB Papua
“Pemerintah Indonesia telah menyusun quick wins yang bersifat terobosan dan terfokus agar pembangunan benar-benar dapat berlangsung cepat dan dirasa oleh Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah makin berusaha melaksanakan strategi percepatan pembangunan dengan 5 kerangka, yaitu SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua. Transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir. Insfrastruktur dasar dan ekonomi. Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM,” kata Guru Besar hukum Islam di UIN Jakarta yang saat ini terus mengsinergikan tokoh-tokoh agama dan adat di Papua.
Menurutnya, tokoh agama di Papua sangat memiliki peran dalam mendorong pembangunan dengan menyadari peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui program-program baik dipelatihan kerjasama BLK dan training guru baik dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM-LSM lokal di Papua.
Selama 20 thn masa Otsus, hasil pembangunan di Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya mencapai target, melihat penyesuaian data BPS tahun 2020 bahwa Papua dan Papua Barat masih memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih pada peringkat rendah.
Baca Juga: KPK Diminta Usut Dugaan Dana Lukas Enembe Ngalir ke KKB
Hal ini juga ditegaskan oleh Ketua Persatuan Alumni Papua (PAP) Surabaya, Oktovianus Halley yang menyatakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya pembangunan Papua, yaitu pendekatan infrastruktur dan pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana pembangunan Papua juga berbasis kolaborasi antar institusi, lembaga/organisasi agama serta kemasyarakatan.
“Sebagai warga Papua, kami berharap, Pemerintah Indonesia agar terus melanjutkan pembangunan di Papua dengan mengedepankan kebutuhan warga masyarakat dan meningkatkan pengawasan kebijakan. Selain itu, OAP agar tidak malas dan bosan menjadi pendukung serta pengawal pembangunan Papua hingga tepat sasaran,” kata sesepuh warga Papua yang telah menyatu dengan warga masyarakat di Jawa Timur ini. ***