SUARAKARUA.ID: Masyarakat Papua meminta KPK usut tuntas aliran dana Lukas Enembe ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Masyarakat menilai jika dugaan ini benar maka uang yang digunakan Lukas Enembe betsumber dari APBD dan lainnya.
Masyarakat menilai ulah Lukas Enembe telah menyakiti hati orang Papua yang cinta damai. Dan ingin hidup damai di tanahnya sensiri.
Baca Juga: KKB Panggul Senjata Turun Gunung Nyatakan Kembali ke NKRI di Pegunungan Bintang Papua
Diberitakan sejumlah media bahwa KPK tengah mengusut dugaan aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Usai tokoh OPM Benny Wenda membela Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang ditahan terkait kasus dugaan korupsi. Langkah KPK itu mendapat dukungan.
Lukas Enembe telah ditahan KPK usai ditangkap di Papua. Dia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp1 miliar dan dugaan gratifikasi Rp10 miliar.
Sebelum ditahan, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan di RSPAD terkait kondisi kesehatannya. Lukas juga dibawa ke Gedung KPK dalam kondisi menggunakan kursi roda.
Usai Lukas Enembe ditahan, Benny Wenda tiba-tiba menyampaikan dukungan untuk Lukas. Tokoh separatis Papua itu menyebut Lukas Enembe dalam bahaya dan pemerintah Indonesia harus membebaskan Lukas.
Baca Juga: Literasi Finansial BRI Agar Nasabah dan Warga Papua Waspadai Kejatahan Perbankan
"Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe yang ditangkap atas tuduhan korupsi palsu. Gubernur Enembe lumpuh dan membutuhkan perhatian medis segera. Sementara dia ditahan oleh Indonesia, nyawanya dalam bahaya," cuit Benny via akun Twitternya, Kamis (12/1/2023).
Menko Polhukam Mahfud Md pun menyatakan tidak peduli dengan cuitan Benny. Mahfud mengatakan Lukas Enembe ditahan atas kasus hukum yang sudah diselidiki sejak lama.
"Kita nggak mau tahu Benny Wenda itu. Ini sudah sesuai proses hukum dan lama," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).
KPK Telusuri Aliran Dana ke OPM
KPK pun bergerak menelusuri potensi aliran dana Lukas Enembe ke OPM. KPK sedang mengumpulkan alat bukti.
Baca Juga: BRI Dorong UMKM Perikanan Papua Manfaatkan Digitalisasi
"Terkait aliran uang jadi kami mengumpulkan alat bukti, pasti follow the money. Jadi uang itu alirannya pasti kemudian kami telusuri, kami kaji dari sisi apakah bisa diterapkan pasal-pasal lain selain pasal suap dan gratifikasi," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/1/2023). ***