: Perlindungan jiwa manusia amat penting. Sehingga mempercepat vaksinasi itu jalan terbaik. Hal itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di tanah air.
Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat vaksinasi dan memastikan
pencapaian target vaksin di semua daerah, sekaligus mengatur tata kelola vaksin agar tidak ada
vaksin mubazir karena kadaluarsa.
Peran aktif setiap pihak sangat diperlukan dalam implementasi
komitmen tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: Kelompok Suku-Suku Bertikai Di Kota Sorong Pilih Damai Demi Kamtibmas Dan Kamanusiaan
“Pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi masyarakat agar semakin
banyak jiwa yang terlindungi. Apalagi saat ini sedang terjadi peningkatan kasus Covid-19 di
beberapa wilayah, seperti Jakarta,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard
Plate, Rabu (26/1/2022).
Upaya akselerasi laju program vaksinasi ini, ujarnya, dilakukan tidak hanya dalam rangka
meningkatkan daya tahan terhadap virus, melainkan juga untuk mencegah vaksin terbuang karena
memasuki masa kadaluarsa.
Peran aktif setiap pihak diperlukan untuk melakukan cara-cara baru bertujuan meningkatkan
jangkauan vaksinasi, baik yang primer yakni dosis pertama dan kedua, serta vaksinasi dosis ketigaatau booster.
Baca Juga: Kapolres Sorong Kota Dimutasi Bersama Pejabat Polda Papua Barat Lainnya
Pemberian vaksinasi primer dan vaksinasi booster untuk lansia dan kelompok rentan
lebih diutamakan agar mereka terhindar dari risiko keparahan apabila terpapar Covid-19.
Selain itu, perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola percepatan vaksinasi, terutama
mengatur bagaimana memanfaatkan vaksin yang akan kadaluarsa terlebih dahulu.
Adapun kepada masyarakat, Menkominfo mengimbau bagi yang belum mendapatkan vaksinasi
Covid-19 supaya bergegas menuju pelayanan kesehatan terdekat dan tidak memilih-milih vaksin
merek tertentu.
Baca Juga: Warga Papua Dan Papua Barat Jadikan BRI Sebagai Bank Andalan
“Semua vaksin telah teruji dalam memberikan perlindungan,” tegasnya.
Pemerintah meminta agar keterlibatan lintas stakeholder, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama,
dan kelompok masyarakat lainnya diperkuat. Hal ini, ungkap Johnny, sangat diperlukan dalam
peningkatan laju vaksinasi.