: Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan berlebaran di Yogyakarta, tanpa acara halalbihalal. Presiden pun kembali mengimbau para pejabat untuk tidak menggelar acara yang bisa menimbulkan kerumunan orang banyak.
Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya bersama Gubernur DKI Jakarta, usai meninjau Sirkuit Formula E, Jakarta, Senin (25/4/2022).
“Nggak, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk yang halalbihalal terutama untuk yang menyangkut orang banyak, pemerintah mengajak sebaiknya tidak, utamanya untuk para pejabat,” ungkapnya dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Tampak Akrab Tinjau Lintasan Sirkuit Formula E Ancol
Presiden Joko Widodo sendiri memastikan akan turut melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun 2022 ini. Namun, Presiden mengatakan tidak mudik ke Solo.
Presiden Jokowi mengatakan akan berlebaran dan melaksanakan salat Idul Fitri di Yogyakarta. “Kalau saya mudik itu di Solo tapi saya enggak ke Solo, saya ke Yogya,” ujarnya.
Kepala Negara secara khusus menanggapi pertanyaan jurnalis terkait diperbolehkannya mudik pada Lebaran tahun 2022 dan dampaknya pada transisi dari pandemi ke endemi.
Baca Juga: Presiden Jokowi dan Gubernur Anies Tampak Akrab Tinjau Lintasan Sirkuit Formula E Ancol
Presiden menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah memperbolehkan mudik diambil karena melihat situasi Covid-19 yang makin membaik.
Meskipun demikian, Presiden mengingatkan bahwa ada masa transisi yang harus disikapi dengan hati-hati sebelum Covid-19 dinyatakan sebagai endemi.
“Memang, mudik, kita perbolehkan karena melihat angka-angka kasus harian sudah sangat rendah dan kasus aktifnya kan sudah di bawah 20 ribu memang rendah. Tetapi, apa pun ada masa transisi yang kita harus hati-hati,” ucapnya.
Baca Juga: Apresiasi UNCTAD e-Commerce Week, Menkominfo Ajak Kembangkan Tata Kelola Data Global
Lebih jauh Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin seperti negara-negara lain yang langsung melakukan kebijakan melepas masker. Menurutnya, pemerintah akan melihat situasi pada masa transisi selama enam bulan ke depan.