: Viral soal pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat menjadi beberapa provinsi. Justru terdapat perbedaan pandangan elit.
Ada elit yang menolak. Tapi banyak pula yang meminta pemekaran atau penambahan daerah otonomi baru (DOB).
Semisal di Papua Barat, mantan gubernur Dominggus Mandacan dan walikota-bupati se-provinsi itu memperjuangkan pemekaran Papua atau Daerah Otonomi Baru (DOB).
Baca Juga: Masyarakat Pencari Kerja Dukung MenPANRB Putus Rantai Penerimaan CPNS Ilegal
Begitu pula beberapa anggota MPRP tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua Barat memperjuangkan pemekaran provinsi ini.
Berbeda dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia meminta agar pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi dihentikan.
Menurut Lukas Enembe masyarakat Papua menolak pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa daerah tingkat I (provinsi).
Baca Juga: Doa Bersama Dan Santunan Anak Yatim Dari Ring 1 Kilang RU VII Kasim
Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari seluruh masyarakat di tanah Papua. Yang tak ingin pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi.
Begitu juga. Pernyataan Ketua MRP Papua Timotius Murib di Jayapura pekan lalu. Ia menyebut menolak pemekaran Papua bukan tidak ada alasan.
Ia mempersoalkan dasar hukum pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi itu belum jelas. Dasar hukumnya.
Baca Juga: Investasi Bodong Masuk Hingga Ke Lembaga Pengawas Pemilu Gotontalo
Pasalnya saat ini Presiden belum mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Selanjutnya, pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi itu belum ada kajian ilmiah. Baik dari perguruan tinggi maupun institusi berkompeten.
Permasalahan lain yang tak kalah pentingnya adalah soal PAD beberapa kabupaten khusus provinsi Papua. Ada 28 kabupaten-kota. Sangat rendah PAD-nya. Bahkan ada daerah kabupaten yang PAD-nya nol.
Baca Juga: Sulitnya Mendapatkan Pendonor Darah, UDD PMI Kota Pontianak Berikan Penghargaan
Ini nantinya akan memberatkan APBN yang kini makin sulit akibat covid19. Meski saat ini pandemi itu kian malandai.
Dikhawatirkan pemekaran Papua itu hanya untuk kepentingan pihak tertentu untuk memperkaya diri.
Sementara masyarakat tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Pasalnya belum tentu tercipta banyak lapangan kerja setelah pemekaran provinsi.
Baca Juga: Dinkes Kota Ambon Mulai Aksi Gelar BIAN 2022
Umumnya masyarakat Papua dan Papua Barat ada yang menolak. Tapi ada pula yang sangat menginginkan pemekaran provinsi. Menjadi beberapa daerah tingkat I (provinsi).
Untuk Papua Barat memang sedikit berbeda dengan provinsi Papua. Pasalnya provinsi Papua Barat terlalu luas. Di darat maupun lautan khusus daerah kepulauan sangat luas. Dan kaya potensi sumber daya alamnya.
"Karena itu tidak ada alasan untuk tidak memekarkan Papua Barat menjadi beberapa provinsi. Pemekaran sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua," kata Walikota Sorong Lambertus Jitmau di Sorong, Rabu (1/6/2022).
Baca Juga: Penanggulangan Masalah Sosial Lansia Tunggal Di Indonesia Mahal
Menurut Walikota Jitmau, Papua Barat memiliki potensi SDA yang cukup besar. Misalnya LNG Tangguh Bintuni. Gas dan minyak (migas) di Sorong. Nikel di Sorong dan Raja Ampat.
Belum termasuk hasil hutan dan pertanian yang melimpah dewasa ini di Papua Barat.
"Ini memberi isyarat bahwa pemekaran wilayah DOB panting dilakukan di dataran Papua," kata Jitmau.
Baca Juga: Manfaat Remas Payudara Bagi Kesehatan Wanita
Di Jayapura Kapolda Papua, Irjen Pol Mathias Fakhiri, S.I.K, membenarkan bahwa tidak semua orang Papua menolak DOB ( Daerah Otonomi Baru). Atau pamekaran Papua.
Fakhiri adalah Orang Asli Papua (OAP). Telah mengumpulkan banyak data. Terkait OAP menerima atau menolak pemekaranan Papua.
"Ternyata tidak semua orang Papua menolak kehadiran DOB. Banyak warga menginginkan pemekaran Papua atau kehadiran DOB (daerah otonomi baru)," kata Fakhiri.
Baca Juga: Banjir Besar Di Kabupaten Majene Sulbar 134 KK Terisolir
Karena itu Irjen Fakhiri mengimbau tokoh elit Papua. "Agar tidak mempengaruhi anak-anak muda apa lagi sampai unjuk rasa. Untuk menolak pemekaran provinsi," katanya.
Pemerintah pusat hingga kini masih mengumpulkan data dan informasi terkait DOB di Papua dan Papua Barat.
Pasalnya, antara menerima atau menolak DOB di Papua dan Papua Barat masih terus dilancarkan.
Baca Juga: Prof Syafii Maarif Tutup Usia, Menag: Indonesia Kehilangan Guru Bangsa
Bahkan unjuk rasa masih terus dilakukan baik oleh kubu yang menolak DOB. Maupun unjuk rasa dari pihak yang menerima DOB itu. ***
Sumber: Humas Pemda Papua dan Papua Barat.