: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terus mendorong atau menggenjot peningkatan layanan digitalisasi di sektor trasportasi laut.
Hal itu disampaikan Budi Karya Sumadi saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) Tahun 2024 di Jakarta, Senin (26/2/2023).
Budi Karya mengatakan, pada sektor transportasi laut dan logistik diperlukan peningkatan dan pembenahan tata kelola terutama dalam penyederhanaan tatanan birokrasi, aturan tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui layanan digitalisasi. Sebab, penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya.
Baca Juga: Layanan Transportasi Laut Terus Ditingkatkan dan Dioptimalkan
“Sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” ujarnya.
Menhub menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas SDM.
Terkait optimalisasi PNPB, Menhub mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya, namun juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat. Adapun realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada tahun 2023 mencapai 112,83 persen atau Rp4,9 triliun dari target APBN sebesar Rp4,4 triliun.
Baca Juga: Bahasa Indonesia dan Jepang Bahas Kerja Sama Transportasi Laut di London
“Saya mohon kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan menyebarkan pelaksanaan pemungutan PNBP, serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” katanya.
Perihal kualitas SDM, Menhub mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281, sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT. Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, perlunya pemprioritasan program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara berani dan menawan.
Raker Perhubungan Laut mengusung tema “Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju”. Raker diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman, penanganan permasalahan dan dinamika bisnis pelayaran, serta menjadi evaluasi kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut. ***