: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Cq. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) meresmikan Gedung Kantor UPP Kelas III Bawean, Kamis (25/1/2024).
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sekretaris Ditjen Hubla, Lollan Panjaitan, di Hotel Grand Mercure Harmoni, bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Tenaga Pramubakti, Pengemudi dan Petugas Kebersihan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2024.
Lollan mengapresiasi UPP Kelas III Bawean karena telah menyelesaikan rehab gedung kantor baru dengan baik dan tepat waktu. “Saya berharap, semoga suasana baru pada gedung kantor ini dapat meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai Kantor UPP Bawean sehingga para pegawai dapat bekerja lebih optimal dan professional,” ujarnya.
Baca Juga: Indonesia dan Jepang Bahas Kerja Sama Transportasi Laut di London
Dia mengungkapkan bahwa gedung kantor UPP Bawean dibangun pada tahun 2011. Namun demikian, 11 tahun kemudian dalam pelaksanaan pemeliharaan kantor, ditemui beberapa kerusakan antara lain pada kayu rangka dan plavon sering terjadi kebocoran, kondisi tembok yang rusak karena resapan air, serta belum memiliki ruang pelayanan yang optimal. Maka dari itulah, diusulkan untuk melakukan rehab gedung kantor UPP Kelas III Bawean, yang dilaksanakan pada tahun 2023.
Rehab gedung kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bawean ini, ungkapnya, dilaksanakan dengan Anggaran APBN TA 2023 yang tertuang dalam DIPA Kantor UPP Bawean dengan nilai sebesar Rp.682.935.345.
“Pekerjaan dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 04 Mei 2023 s/d 2 Agustus 2023 dan Alhamdulillah selesai tepat waktu dengan hasil yang baik,” ujarnya.
Dengan adanya gedung kantor yang sekarang sudah terbangun pelayanan kedatangan dan keberangkatan kapal dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Selain itu, telah dilaksanakan juga berbagai macam kegiatan pelayanan kepada masayarakat pengguna jasa, antara lain pembuatan sertifikasi pas kecil dengan jumlah 330 pas kecil yang dibagikan kepada pemilik kapal nelayan 7GT ke bawah dan Kampanye Keselamatan Pelayaran yang membagikan ±250 unit life jacket kepada para nelayan dan 20 unit bak sampah.
Sementara itu, digitalisasi layanan pelabuhan melalui Inaportnet yang dilaksanakan Ditjen Hubla dalam beberapa tahun terakhir berhasil menciptakan tren positif dalam peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejak tahun 2020, realisasi PNBP Ditjen Hubla terus mengalami kenaikan yang signifikan.
Dirjen Hubla, Capt Antoni Arif Priadi, menyatakan keberhasilan ini terutama terlihat pada sektor jasa kepelabuhanan, jasa sarana bantu navigasi pelayaran, jasa konsesi, dan jasa telekomunikasi pelayaran.
Baca Juga: Ditjen Hubla Bahas Keterbatasan Kuota BBM Subsidi Transportasi Laut
"Saat ini di 264 pelabuhan atau seluruh pelabuhan di Indonesia telah terimplementasi layanan Inaportnet, demikian juga Tersus, TUKS, BUP telah menerapkan Inaportnet, guna mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan national competitiveness dan membuat proses-proses di Pelabuhan menjadi lebih cepat, efisien, transparan dan kompetitif, memangkas biaya logistik dan meningkatkan PNBP," ujarnya.
Terimplementasinya Inaportnet di pelabuhan merupakan langkah keseriusan Kementerian Perhubungan dalam melakukan pembenahan pelayanan di pelabuhan melalui program tata kelola pelabuhan yang didukung oleh tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Antoni menjelaskan, keberhasilan ini dipicu oleh digitalisasi layanan pelabuhan melalui Inaportnet yang telah memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya, terciptanya keamanan dalam bertransaksi serta mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses kegiatan di bidang pelayaran.