: Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan makin memanasnya konflik di Timur Tengah setelah serangan ratusan drone Iran ke Israel pada Minggu (14/4/2024) sebagai bentuk balasan atas serangan Israel yang telah menghancurkan gedung Konsulat Iran di Damaskus, Suriah, 1 April 2024 lalu.
Selain memicu ketegangan regional hingga ke tingkat global, eskalasi konflik ini juga akan berdampak kepada perekonomian global serta akan meningkatkan risiko makroekonomi bagi perekonomian Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons cepat situasi tersebut guna mengambil langkah-langkah antisipatif dengan menyelenggarakan rapat terbatas dengan seluruh unsur Kedeputian pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berikut dengan sejumlah Duta Besar pada Senin (15/4/2024).
“Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini merupakan assesment untuk upaya deeskalasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia,” kata Menko Airlangga
Dalam rapat itu Menko Airlangga turut mengundang Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf), Duta Besar (Dubes) RI Amman, Dubes RI Teheran, dan Perwakilan KBRI di Beirut guna menyampaikan kondisi terkini terkait situasi di Timur Tengah, yang nantinya akan menjadi background langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
Turut hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan, Deputi Pangan dan Agribisnis Dida Gardera, Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Elen Setiadi, Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede dan Reza Yamora Siregar.
“Pastinya Pemerintah tidak tinggal diam, kita akan siapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan agar perekonomian nasional tidak terdampak lebih jauh. Tentunya tingkat kepercayaan pasar kepada kemampuan perekonomian nasional untuk merespons dampak eskalasi konflik mesti kita jaga,” kata Menko Airlangga.
Pembahasan sejumlah respons kebijakan dalam rapat tersebut diantaranya terkait dengan respons dampak konflik di tingkat regional dan global, kinerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran ke depan.
“Kita harapkan para pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif. Pemerintah akan terus mencermati perkembangan global dan regional yang ada serta akan mengambil langkah-langkah yang kuat dan fokus dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Respons kebijakan yang terukur dari Pemerintah kita harapkan akan mampu memitigasi dengan baik dampak eskalasi konflik global saat ini,” ujar Menko Airlangga
Rambatan dampak (eskalasi konflik) kepada pasar finansial Indonesia menurut Menko Airlangga baru akan terlihat saat pembukaan pasar besok pagi (Selasa, 16/4/2024). Namun langkah-langkah antisipatif akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar atas dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas terutama minyak akibat terganggunya pasokan, serta kenaikan harga emas, sebagai aset safe haven, dan rambatan ke sektor lainnya.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa konflik tersebut juga akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui Terusan Suez yang akan berdampak langsung setidaknya pada kenaikan biaya kargo. Produk yang terganggu antara lain gandum, minyak, dan komponen alat-alat produksi dari Eropa.
Secara fundamental, perekonomian Indonesia relatif masih cukup kuat, Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5% dengan inflasi yang terkendali. Sampai dengan Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus, dan menopang Cadangan Devisa yang pada posisi terakhir di Maret 2024 tercatat masih kuat.
Update Perkembangan
Dubes RI di Amman (Jordania) menyampaikan update perkembangan situasi di kawasan dan menyampaikan harapan kiranya perkembangan ini tidak mengalami eskalasi karena akan berdampak pada ekonomi negara-negara di kawasan dan termasuk berdampak ke Indonesia. “Berbagai pihak saat ini berupaya untuk meredam eskalasi konflik. Secara umum, ketegangan di kawasan meningkat, namun sejauh ini masih dapat dikelola,” ungkap Dubes Ade Padmo Sarwono.