: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah terserap Rp 13,73 triliun hingga 31 Mei 2024 atau 32,23 persen dari total anggaran 2024. Demikian disampaikan Menhub saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Sebagai catatan, pagu awal Kemenhub tahun 2024 yaitu sebesar Rp 38,6 triliun. Selanjutnya, pagu tersebut mengalami penambahan saldo dan blokir automatic adjustment sehingga pagu akhir Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp 42,59 triliun.
Menhub mengatakan rincian realisasi anggaran hingga Mei 2024 dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar 53,47 persen atau Rp 2,21 triliun, belanja barang sebesar 25,95 persen atau Rp 4,92 triliun, dan belanja modal 33,84 persen atau Rp 6,6 triliun.
"Dalam upaya percepatan pelaksanaan anggaran 2024, secara umum perlu diupayakan langkah-langkah strategis antara lain meningkatkan kedisiplinan melaksanakan rencana kegiatan, kualitas belanja, monitoring dan evaluasi, serta percepatan penyelesaian pekerjaan, dan akselerasi pelaksanaan program, kegiatan, maupun proyek," papar Budi Karya.
Menhub menyampaikan target PNBP/BLU di Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp10,41 triliun dengan prognosa hingga bulan Desember 2024 sebesar Rp11,21 triliun. "Hingga 31 Mei 2024, realisasi PNBP/BLU Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp4,78 triliun atau sebesar 45,93 persen," tuturnya.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 5 April 2024, Kemenhub memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,76 triliun.
Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Apresiasi Atas Realisasi Pembangunan di Wilayah Perkotaan
Berbagai kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Kegiatan di sektor transportasi darat antara lain pembangunan infrastruktur dan sarana baru, implementasi angkutan massal perkotaan di Medan dan Bandung, serta dukungan konektivitas di daerah terpencil.
Selanjutnya untuk sektor perkeretaapian yakni pemenuhan availability payment KA Makassar – Parepare dan peningkatan keselamatan KA. Kegiatan sektor transportasi laut yaitu lanjutan pembangunan, pengembangan, replacement, dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan serta pembangunan dan rehabilitasi sarana Bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran. Terakhir, pada sektor transportasi udara terdapat kegiatan pemenuhan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana bandara, pengembangan Bandar Udara Prioritas Kawasan Industri (KI), serta pengembangan bandara mendukung jembatan udara, perbatasan, rawan bencana dan terisolir.
Melalui surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenhub telah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Indikatif TA 2025 sebesar Rp 15,75 triliun.
Baca Juga: Lampaui Target, Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Kemenhub 2023
Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebutkan akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU Tentang APBN TA 2025 di DPR RI. "Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan capaian serapan APBN Tahun 2024," tuturnya.
Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Inspektur Jenderal Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni.***