: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terus mendorong realisasi anggaran hingga akhir 2023 dan optimistis akan mencapai hasil maksimal.
“Tahun lalu kami targetkan 97 persen, tapi kami mampu melebihi menjadi 98 persen dan menjadi salah satu kementerian yang tertinggi mencapai penyerapan. Jadi kontrak-kontrak sudah terlaksana, tinggal masalah pencairan saja,” ujar Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Per 6 November 2023, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencapai Rp24,76 triliun atau 68,63 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp36,08 triliun.
Baca Juga: Menperin AGK Laksanakan Program Prioritas: Optimistis Realisasi Anggaran Capai Target
Rincian realisasi anggaran Kemenhub 2023 berdasarkan jenis belanja antara lain belanja pegawai sebesar 92,8 persen, belanja barang sebesar 68,4 persen, serta belanja modal 63,4 persen.
Realisasi anggaran per unit Eselon I yang sudah di atas 80 persen antara lain: Inspektorat Jenderal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Kebijakan Transportasi (BKT), serta Sekretariat Jenderal. Sementara, yang masih di bawah 80 persen Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP).
Sementara itu, per 6 November 2023, realisasi penerimaan negara mencapai Rp8,36 triliun atau 86,56 persen dari target pencapaian sebesar Rp9,66 triliun. Dengan rincian yaitu: realisasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,74 triliun dan realisasi dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,61 triliun.
Baca Juga: Kemenhub Lakukan Langkah Percepatan, Realisasi Anggaran Mei 2023 Baru Mencapai Rp10,44 Triliun
Penghasil PNBP terbesar berasal dari layanan jasa kepelabuhanan, jasa pelayanan pendidikan, pengujian kendaraan bermotor, jasa sarana bantu navigasi pelayaran, jasa konsesi, jasa navigasi penerbangan dan telekomunikasi pelayaran, penggunaan prasarana perkeretaapian, jasa perkapalan dan kepelautan, jasa kebandarudaraan, serta jasa transportasi lainnya.
Menhub juga menyampaikan sejumlah program kerja di tahun 2024, antara lain dukungan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dukungan layanan Buy The Service (BTS) di 10 kota, layanan angkutan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara, peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.
Baca Juga: DPR Apresiasi Capaian Realisasi Anggaran Kemenhub Tahun 2022
Dalam melaksanakan program kerja di tahun 2024, Kemenhub mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan". Prioritasnya pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, peningkatan keselamatan dan keamanan sektor transportasi, peningkatan SDM sektor transportasi, pemerataan pembangunan nasional, pelaksanaan program pro kerakyatan, keberlanjutan program multiyears contract, pemenuhan Program Nasional (PN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), perencanaan dan pengembangan IKN, transportasi massal perkotaan, serta mendorong pemanfaatan energi baru terbaharukan.
Pagu anggaran Kemenhub tahun anggaran 2024 adalah Rp38,60 triliun, dengan rincian pagu berdasarkan program yang dialokasikan antara lain 26 persen atau Rp10,20 triliun untuk dukungan manajemen, 6 persen atau Rp2,47 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta 67 persen atau Rp25,92 triliun untuk infrastruktur konektivitas.***