: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan harga-harga komoditas berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di satu sisi kenaikan harga komoditas memberikan daya tambah penerimaan negara, namun di sisi lain masyarakat juga merasakan rambatan dari inflasi global yang menurunkan daya beli masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto usai Sidang Kabinet Paripurna, yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
“Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut," ungkap Menkeu dalam tayangan video yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Harga Komoditas Global Melonjak, Presiden Minta Program Perlindungan Sosial Dipertebal
Pemerintah terus memonitor dinamika ekonomi dan volatilitas harga komoditas guna menyusun analisis risiko ekonomi dan fiskal atas berbagai skenario untuk merumuskan langkah antisipasi. "Dari sisi APBN kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat,” ujarnya pula.
Menkeu kembali menegaskan bahwa instrumen APBN akan terus digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Pemerintah menyiapkan berbagai strategi dalam merespon pergerakan ekonomi melalui berbagai bauran kebijakan yang dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok masyarakat rentan dan miskin.
Baca Juga: Soal Program ASO, Stafsus Menkominfo Sebut Ada Interaktivitas Yang Lebih Mudah Bagi Pengguna
“Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan, seperti yang disampaikan Pak Menko, untuk kita bisa melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal yang sangat penting untuk terus dilakukan,” ujar Menkeu.,” ucap Menkeu.
Ketahanan Pangan
Hingga 1 April 2022 realisi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp29,3 triliun atau 6,4 persen dari alokasi sebesar Rp455,62 triliun.
“Program pemulihan ekonomi di dalam rangka PCPEN ini akan difokuskan kepada program-program seperti labour-intensive atau program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja. Terutama untuk Kementerian PUPR, kemudian kementerian-kementerian lain,” imbuhnya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Dan Pengawas Ketenagakerjaan Datangi Perusahaan Menunggak Iuran Di Banyuwangi