: Memasuki hari ke tujuh Ramadhan, serta semakin dekatnya Idul Fitri, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di pasaran pun terpantau mulai merambat naik.
Namun demikian, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) mengatskan, Pemprov akan terus melakukan koordinasi dengan pusat guna menekan agar harga bahan pokok selama Ramadhan hingga Lebaran 2022 tidak terus-terusan meroket.
Menurut Gus Yasin, selain Covid-19, kenaikan harga bahan pokok menjadi salah satu indikator peningkatan kemiskinan di Indonesia, termasuk Jawa Tengah.
“Kenaikan harga tidak hanya terjadi di Jateng, tapi secara nasional. Oleh karenanya, kita perlu koordinasi baik dengan pemerintah daerah maupun pusat. Agar selama bulan puasa, khususnya menjelang Lebaran, harga komoditas bisa terkendali,” kata Gus Yasin, di Semarang, Jumat (8/4/2022).
Baca Juga: Kejaksaan Agung Tunjuk 8 Jaksa Senior Tangani Kasus Saifuddin Ibrahim
Dijelaskan Gus Yasin, ditambahnya cakupan wilayah kemiskinan ekstrem di Jateng oleh pemerintah pusat, juga harus ditangani serius. Salah satu langkahnya, mengoptimalkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wagub menyebut, program Satu OPD Satu Desa Dampingan masih digulirkan untuk menekan angka kemiskinan di Jateng. Selain itu, dia juga meminta pemerintah Kabupaten/Kota agar mereplikasi dan memperbanyak program tersebut.
“Kemarin sudah dirapatkan, akan kita masifkan lagi gerakan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah program OPD kita yang mendampingi satu desa. Dan itu sudah direplikasi oleh kawan kawan di Kabupaten/Kota. Sehingga akan lebih masif lagi,” paparnya.
Sebagai informasi Wakil Presiden Ma’ruf Amin menetapkan 212 Kabupaten/Kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara Nomor: B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022.
Baca Juga: KPK Terus Mengintensifkan Pemulihan Kerugian Negara
Di Jateng saat ini terdapat 19 Kabupaten/Kota miskin ekstrem dalam surat tersebut. Selain Jateng, di Jawa Barat terdapat 17 Kabupaten/Kota, sedangkan sebanyak 25 Kabupaten/Kota di Jawa Timur juga masuk prioritas.***