: BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi manfaat program dan tertib administrasi pelaporan data kepesertaan di kalangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se wilayah Mojokerto. Kegiatan itu digelar, karena tertib administrasi sangat dibutuhkan, termasuk untuk penguatan Paritrana Award.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto, Zulkarnain Mahading, sampai saat ini masih banyak perusahaan atau pemberi kerja yang belum memberikan informasi valid. “Sebagian hanya ada nama peserta dan tanggal lahir saja,” ujarnya, Kamis (13/4/2022).
Sosialisasi tentang manfaat program dan manfaat tertib administrasi kali ini digelar di Lyn Hotel Mojokerto, pada Senin (11/4/2022) kemarin. Para Perwakilan BPR se wilayah Mojokerto hadir dalam sosialisasi tersebut.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Kediri Dorong Pegawai Non ASN RSUD Gambiran Agar Ikut Nikmati Program JHT
Menurut Zulkarnain, BPR di Mojokerto juga berpeluang meraih penghargaan Paritrana Award, yang persyaratannya memang mengharuskan perusahaan yang bersangkutan harus sudah tertib administrasi dan melakukan implementasi jaminan sosial. Selain diberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Paritrana Award juga diberikan kepada pelaku usaha besar, menengah dan mikro.
Menurut Zulkarnain Mahading, selain untuk kepentingan Paritrana Award, tertib administrasi atau keabsahan data peserta BPJS Ketenagakerjaan memang sangat dibutuhkan untuk pendataan. Salah satunya terkait bantuan subsidi upah (BSU) yang digelontorkan oleh pemerintah.
Data dari para peserta, kata dia, seharusnya juga memuat nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, nama ibu kandung dan alamat lengkap sesuai KTP. Data itu juga masih harus ditambah dengan data penunjang seperti nomor handphone yang valid dan alamat email.
Baca Juga: Dhia Ul Haq, Pelaku Pemukul Ade Armando Pertama Itu Mengaku Ketakutan
Selain menekankan pentingnya tertib administrasi, pihaknya juga menyampaikan pentingnya kepatuhan kepesertaan dan pengkinian data seluruh karyawan yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepatuhan kepesertaan itu terutama terkait dengan pendaftaran dan pembayaran iuran yang dilakukan secara berkala setiap bulan.
Dia kemudian mengingatkan tentang resiko jika terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran iuran. "Kalau ada keterlambatan pembayaran iuran, maka pembayaran hak manfaat klaim para pekerja yang mengalami resiko, juga akan tertunda. Selain itu akan berlaku denda setiap bulannya," ujarnya.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya mendorong seluruh BPR di Mojokerto agar menjadi perusahaan tertib administrasi dan kepatuhan. Sehingga ketika terjadi risiko, pihaknya bisa langsung memberikan hak mereka tepat waktu.***