: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) agar kooperatif memenuhi panggilan tim penyelidik antirasuah guna dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (19/6/2023).
Firli Bahuri sengaja mengingatkan oleh karena Mentan SYL dua kali tidak memenuhi panggilan tim penyelidik KPK. "Setiap warga negara wajib hukumnya memenuhi panggilan secara sah," ujar Firli di acara Roadshow Bus KPK di Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (18/6/2023).
Dia menjelaskan, setiap warga negara yang dipanggil untuk dimintai keterangan atau sebagai saksi, dipastikan memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh hukum acara pidana. "Jika seseorang itu dipanggil, karena alasan yang patut dan wajar secara hukum, tentu kita akan panggil lagi kedua, saya kira kita ikuti saja ketentuan hukum yang berlaku," kata Firli mengingatkan.
Mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Mentan SYL, Firli memastikan pada waktunya akan mengungkap kepada publik setelah proses penyelidikan selesai dan naik ke tahap penyidikan.
Baca Juga: KPK Ultimatum Mentan Syahrul Yasin Limpo yang Bakal Rugi Sendiri Jika Tidak Penuhi Panggilan
“Bakal kita ungkap semua setelah keterangan saksi, bukti-bukti lengkap, semua kita sampaikan pada waktunya. Saya tidak ingin mendahului apa yang sedang dilakukan penyelidik tentang permintaan keterangan, pencarian bukti-bukti, karena memang dari bukti-bukti itulah nanti yang akan membuat terangnya suatu perkara pidana yang ditangani tersebut," tutur Firli.
Mentan Syahrul Yasin Limpo sedianya diperiksa, Jumat (16/6/2023). Namun, dia tidak hadir memenuhi panggilan KPK karena menghadiri acara G20 di India. Mentan Syahrul pun meminta pemeriksaan dijadwalkan kembali pada Selasa (27/6/2023).
Namun KPK kembali mengirim surat panggilan kepada Mentan Syahrul untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, Senin (19/6/2023), untuk diperiksa terkait dugaan korupsi di Kementan.
Proses penyelidikan dugaan korupsi di Kementan telah berlangsung sejak awal Januari 2023, sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. Dalam laporan tersebut, terkait dengan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan mutasi pegawai dan dugaan pemerasan kepada pejabat Kementan, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Juga: Biodata Dan Profil Syahrul Yasin Limpo Tersangka Kpk Dari Partai Nasdem Yuk Simak Profil Lengkapnya
Pemerasan terkait mutasi pegawai dan pejabat di Kementan itu diduga dilakukan oleh SYL dan beberapa pejabat tinggi di Kementan. “Masih dan penyelidikan dan pendalaman. Karena itu, tetap dipangggil Syahrul Yasin Limpo untuk dimintai keterangannya walau sudah tidak hadir pada pemanggilan sebelumnya. Tentu saja pada Senin 19 Juni 2023 undangan yang ketiga ini berharap yang bersangkutan hadir," ujar Jubir KPK Ali Fikri, Minggu (18/6/2023).
Syahrul Yasin Limpo dipanggil untuk dimintai keterangannya pada 6 Juni 2023. Dia tak hadir pada panggilan tersebut. KPK kemudian menjadwalkan ulang permintaan keterangan terhadap politikus NasDem tersebut pada 16 Juni 2023. Lagi-lagi, Syahrul Yasin Limpo tak datang. Yasin Limpo dalam suratnya meminta ke KPK agar bisa dijadwal ulang permintaan keterangannya pada Selasa 27 Juni 2023.
Sebab, mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut mengklaim masih ada agenda di luar negeri selama sepekan ke depan. "Juga terdapat rencana kunjungan ke RRT dan Korea Selatan dalam rangka penguatan kerja sama modrenisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian," kata Syahrul Yasin Limpo melalui keterangan resminya.
Namun, KPK bersikeras tetap mengundang Yasin Limpo untuk dimintai keterangannya pada Senin 19 Juni 2023. KPK berharap Yasin Limpo dapat memenuhi undangan tersebut. "Kami berharap dan meyakini yang bersangkutan akan hadir pada undangan berikutnya," ucap Ali. ***