: Jika setiap penggunaan dana APBN dilakukan pendampingan pengamanan dan pengawasan niscaya penyalahgunaan APBN tersebut atau korupsi tidak akan terjadi.
Untuk menghindari terjadi perbuatan yang merugikan negara itulah, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) meminta bantuan Kejaksaan agar melakukan pendampingan, pengamanan dan Supervisi Hukum (Legal Audit) terhadap pelaksanaan 2nd SNOC World Beach Bali 2023. Mulai dari masa perencanaan, pelaksanaan/penyelenggaraan sampai pembuatan laporan-laporan terkait dengan event-event yang diadakan pada kegiatan yang sebagian besar menggunakan dana APBN sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam rangka itulah Ketua Umum (Ketum) KOI, Raja Sapta Oktohari bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Amir Yanto, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Baca Juga: KOI: Kontingen Indonesia Mencapai Target
Ketua Umum (Ketum) KOI menyampaikan persiapan 2nd ANOC World Beach Games Bali 2023 yang akan diselenggarakan pada 5-12 Agustus 2023 di Bali melibatkan 130 negara, 1.600 atlet, 14 cabang olahraga (cabor), dan 130 broadcast.
14 cabor yang nantinya dipertandingkan yaitu Beach Handball, Karate Beach Kata, WingFoil Racing, Beach Soccer, Aquathlon, Open Water, 3×3 Basketball, Beach Tennis, Beach Volleyball 4×4, Beach Waterpolo, Beach Wrestling, Air Badminton, Beach Sprint Rowing, dan Surfing.
Menanggapi permintaan Ketua Umum KOI itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan 2nd ANOC World Beach Games Bali 2023 dengan membentuk komite khusus untuk melaksanakan pendampingan, pengamanan, dan supervisi terkait dengan penggunaan anggaran, pelaksanaan, serta pelaporan administrasi kegiatan dimaksud, dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Baca Juga: KOI Apresiasi Badan Timnas eSport Wujud Kolaborasi IeSPA dan PB ESI
Burhanuddin berharap sebagai salah satu penegak hukum yang dilibatkan dapat mendorong agar setiap kegiatan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran mengingat event tersebut berskala internasional.
“Sudah menjadi harapan kita semua kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang menyaksikan dan sekaligus dukungan untuk atlet yang bertanding,” harapnya.
Burhanuddin juga mengungkapkan, institusi Kejaksaan RI telah berpengalaman dan turut serta dalam rangka pendampingan penyelenggaraan event-event besar seperti Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan ASEAN Para Games 2022.
“Itu semua berguna menjaga citra Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik serta momen kebangkitan ekonomi nasional,” tutur Jaksa Agung. ***