: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif dan jauh dari kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan lingkungan.
Demikian disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Sesi Kerja Mitra G7 yang membahas soal iklim, energi, dan lingkungan di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023).
"Dukungan pendanaan dalam bentuk seperti utang, hanya akan menjadi beban," ungkap Presiden seperti dikutip dari laman resmi Presiden RI dan Sekretariat Kabinet (Setkab).
Baca Juga: Evaluasi Bagian II: Perlu Duduk Bersama Agar Tetap Bermanfaat, SEA Games Adalah Kawah Candradimuka
“Saya harus sampaikan, jujur negara berkembang ragu terhadap komitmen pendanaan negara maju yang hingga kini komitmen USD100 miliar/tahun masih belum terpenuhi,” ujarnya.
Presiden Jokowi mendorong semua negara turut berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.
“Pendekatan lama harus ditinggalkan, burden shifting, propaganda. Bumi ini butuh aksi nyata, bukan talk the talk yang tidak berujung konkret,” ujar Presiden.
Baca Juga: Usai Pertemuan dengan Prabowo, Gibran Dipanggil DPP PDIP
Menurut Presiden, Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.
“Sebuah komitmen yang harus diikuti dengan kemitraan yang memberdayakan,” ucapnya.
Lebih jauh Presiden Jokowi mendorong semua negara untuk meningkatkan aksi konkret menghadapi ancaman perubahan iklim.
Kepala Negara pun menyampaikan sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut.
Baca Juga: Ketua Dewan Pembina PITI Ngabalin Minta Muslim Tionghoa Jaga Netralitas dalam Pilpres 2024
Indonesia, kata Jokowi, telah melakukan banyak hal seperti menurunkan laju deforestasi secara signifikan hingga berada dalam posisi terendah selama 20 tahun terakhir.