BEKASI: Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syarief Hidayat menyebut diantara tim Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak menerima 'Amplop' setelah mengaudit di sejumlah lembaga pemerintah daerah. Laporan itu banyak ditetima oleh KPK.
"BPK datang ke suatu kantor, dan mereka audit. Sebelum laporan final, banyak yang auditi-nya, yang diperiksa itu memberikan amplop ke masing-masing auditor. Yang tahu itu gratifikasi langsung melapor ke kami," ungkap Syarief kepada wartawan usai Deklarasi Anti Korupsi di Gedung Aula Nonon Shontanie, Plaza Pemkot Bekasi, Senin (20/11/2018).
Selain itu, Ia juga mengungkapkan, gratifikasi sering terjadi di lembaga Legislatif seperti saat pelaksanaan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Biasanya, gratifikasi itu terjadi sebelum ketuk palu.
"Misalnya, di Kota Kalimantan yang terima ada 9 orang, ini sedang kami proses," ungkap dia.
Syarif menyampaikan, laporan gratifikasi yang diterima KPK ada sebanyak 1.700 dari seluruh Indonesia.
"Untuk Kota Bekasi, saya belum menerima laporan terakhir dari tim Pengelola Unit Pengendali Gratifikasi (KPK)," ucap dia. (Dharma) ***