BEKASI: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim, Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah membantu pemerintah pusat dengan Jaminan Kesehatan Daerah. Alasannya, sudah menjadi tanggungjawab Pemkot Bekasi untuk mensejahterakan rakyat tanpa harus memberatkan pemerintah.
"BPJS itu hutangnya sudah triliunan kepada pemerintah. Saya sekarang ini belum memberatkan BPJS," kata Rahmat Effendi usai agenda Coffie Morning bersama wartawan, di Taman Rusa Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (7/12/2018). Hadir dalam kegiatan diskusi itu diantaranya, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam penegasan Wali Kota Bekasi itu terkait dengan Kementerian Dalam Negeri yang mengingatkan pemerintah daerah untuk turut serta menyukeskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penyuksesan itu sudah ada setiap ketentuan, baik berupa undang-undang dan aturan turunan maupun program strategis nasional, wajib untuk dijalankan oleh setiap pemerintah daerah. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Rahmat Effendi menegaskan, jika program KS Berbasis NIK yang dicanangkan pada tahun 2017 ini tak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meski kondisi Kota Bekasi sedang mengalami devisit anggaran keuangan daerah mencapai Rp900 miliar di tahun 2018.
"ABDD ini untuk kepentingan rakyat, tegas dia.
Menurut Rahmat Effendi, program KS Berbasis NIK merupakan improvisasi daerah selagi tidak melanggaran dari 5 kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat seperti fiskal, pertahanan, agama, dan lainnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro menilai, pemerintah terlalu lemah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Dia menyebut, ada empat penyebab yang memicu tingginya defisit APBD murni 2018, dari alokasi Rp 5,6 triliun saat ini.
Salah satunya, pembiayaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) senilai Rp 200 miliar untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat, terlalu besar. (Dharma) ***