JAKARTA: Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) mendorong pemerintah untuk mempercepat peningkatkan produktivitas dan daya saing melalui Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di seluruh Indonesia.
"Itu kunci untuk bisa menjadi negara maju dan bisa keluar dari jebakan kelas menengah. Kita harus jadikan program LPN menjadi budaya bagi pekerja untuk meningkatkan produktiitas dan daya saing," kata Wakil Ketua LPN Iskandar Simorangkir, usai menggelar rapat pleno LPN tahun 2019 di Jakarta, Jum'at (3/5/2019).
Program kedua hasil rapat pleno kata dia, yakni memberikan usulan kepada pemerintah berupa sistem pengupahan yang adil dengan tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja (pengusaha). "Untuk menjadi negara maju, konflik antara pekerja dengan pemberi kerja harus diselesaikan. Yakni memberi usulan ke pemerintah sistem pengupahan yang tidak merugikan pekerja dan pemberi kerja," tuturnya.
Program ketiga lanjutnya, yakni peningkatan SDM sebagai kunci sukses sebuah negara. Untuk itu, pleno LPN memberikan masukan kepada Presiden, bagaimana meningkatkan kualitas SDM sehingga produktivitasnya meningkat.
"Kalau tidak bisa tingkatkan produktivitas, kita akan terjebak ke dalam kelas menengah, " ujarnya.
Hadir dalam rapat pleno Ketua Tim Kerja LPN 2019 Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Tim Kerja Moedjiman, Wakil Ketua Iskandar Simorangkir, 17 anggota LPN dari Kementerian, Sekretariat LPN.
Sementara Direktur Bina Produktivitas Ditjen Binalattas Kemnaker, M Zuhri mengatakan, pleno ini juga menyepakati untuk merevitalisasi atau memberdayakan LPN sebagai lembaga yang memberikan efek terhadap peningkatan produktivitas sebuah bangsa.
Menurut dia, ke depan produktivitas merupakan tolok ukur sebuah bangsa maju yakni bangsa yang produktif. "Karena itu pilihannya bangsa kita harus produktif, agar bisa maju dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain," ungkapnya.
Zuhri menambahkan terpilihnya Sekjen APN kali pertama dari Indonesia yaitu AKP Mochtan diyakini akan menentukan arah kebijakan terkait peningkatan produktivitas dan posisi Indonesia secara regional maupun internasional.
Dikemukakannya, making Revolusi 4.0 memberikan keuntungan dan merupakan tantangan bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja, khususnya di bidang pengelolaan human resources dan peningkatan daya saing dalam era globalisasi ini. "Untuk meningkatan produktivitas tenaga kerja, upaya pemerintah melalui Kemenaker telah membuat program Triple Skilling yaitu Skilling, Reskilling dan Upskilling," ujarnya.
Dia menegaskan kinerja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh LPN, yakni meningkatkan peran LPN melalui revisi Peraturan Presiden Nomor : Perpres Nomor 50 Tahun 2005, dan melakukan sinkronisasi lembaga tersebut dengan kegiatan-kegiatan Association Productivity Organization (APO). "Implementasi GNP2DS, merupakan salah satu target prioritaskan Kemenaker, " katanya.