DEPOK: Tata ruang Kota Depok, Jawa Barat, sudah saatnya dievaluasi setelah 20 tahun kota ini sebagai daerah otonom, Evaluasi tata ruang ini diperlukan mengingat perkembangan jumlah penduduk kota yang terus meningkat berdampak pada perubahan lingkungan.
Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan hal tersebut kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/6/2019). “Evaluasi tata ruang Kota Depok tidak bisa ditunda,” ujar Pradi menandaskan.
Pertumbuhan penduduk Depok yang pesat, tuturnya, mendorong permintaan akan rumah tinggal meningkat. Sementara ketersediaan lahan sangat terbatas sehingga para pengembang menawarkan rumah minimalis di lahan yang terbatas dan tidak tertata.
Kondisi tersebut, ucap Pradi, tidak bisa dibiarkan agar tidak menjadi kawasan yang tak tertata yang bukan tidak mungkin ke depannya menjadi kawasan padat dan kumuh,
Dari masalah tersebut, tuturnya, bakal merembet ke persoalan sanitasi, ketersediaan air bersih, dan lalu lintas. Apalagi, kata Pradi, di hari libur semua warga dari berbagai wilayah cenderung ke kawasan Margonda sebagai pusat kota.
“Beban kawasan Margonda sudah sangat berat. Hal ini terlihat dari kemacetan lalu lintas semakin parah,” ucap Pradi,
Kondisi-kondisi tersebut, ujarnya, yang harus dievaluasi untuk selanjutnya dirancang konsep tata ruang kota Depok untuk 20 tahun ke depan. Dengan demikian para pengembang yang hendak berinvestasi harus mengikuti konsep tata ruang terbaru Kota Depok.
Ke depan, kata Pradi, beban kawasan Margonda harus berkurang, pembenahan angkutan umum yang harus mudah diakses warga, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan jaringan internet. ***