JAKARTA: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meramalkan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan tahun 2019 akan berada di kisaran 5,1%. Sementara pada 2020, pertumbuhan ekonomi akan berada di rentang 5,3-5,6%.
"(Tahun) 2019 kita harapkan tumbuh 5,1% ekonomi dan relatif lebih baik dari rata-rata dan punya potensi untuk naik dan kita tingkatkan," kata Sri Mulyani di Komisi XI DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019) seperti dilansir di laman Facebook Sri Mulyani Indrawati unggahan dari CNBC Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal itu saat mengikuti Raker dengan Komisi XI untuk membahas Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020.
Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan masih akan ditopang dari konsumsi yang peranannya mencapai 80% dari total. Konsumsi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, kata Sri Mulyani, terus didorong dari sisi fiskal.
Konsumsi masih akan jadi nomor satu ke depan, pasalnya ada kendala di sisi investasi. Ia pun mengakui sejak 2001 porsi investasi sebagai komponen dari PDB tak pernah tumbuh di atas 7%. "Tahun 2001 sejak reformasi, pertumbuhan investasi tinggi tapi tidak di atas 7 persen," katanya.
ULN Indonesia Terkendali
Sementara itu, informasi dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) menyebutkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2019 terkendali dengan struktur yang sehat. ULN Indonesia pada akhir April 2019 tercatat sebesar 389,3 miliar dolar AS terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 189,7 miliar dolar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 199,6 miliar dolar AS.
Dalam laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi Juni 2019 yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) disebutkan, ULN Indonesia tumbuh 8,7% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2019 sebesar 7,9% (yoy) karena transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
“Peningkatan pertumbuhan ULN terutama bersumber dari ULN sektor swasta, di tengah perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah,” tulis laporan itu.
Pertumbuhan ULN pemerintah, menurut laporan itu, cenderung melambat. Posisi ULN pemerintah pada April 2019 tercatat sebesar186,7 miliar dolar AS atau tumbuh 3,4% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,6% (yoy).
Perkembangan tersebut, menurut laporan yang diterbitkan Kemenkeu dan Bi, dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman senilai 0,6 miliar dolar AS dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) milik nonresiden senilai 0,4 miliar dollar AS akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.
Menurut laporan itu, pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,3%), sektor jasa pendidikan (15,8%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4%).
Sementara itu pertumbuhan ULN swasta, menurut laporan Kemenkeu dan BI, mengalami peningkatan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2019 tumbuh 14,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 13,0% (yoy).
“ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2% terhadap total ULN swasta,” tulis laporan itu pula.