DEPOK: Implementasi perlindungan anak dan perempuan di Tanah Air masih jauh panggang dari api. Padahal Indonesia telah memiliki perundang-undangan untuk melindungi anak dan perempuan sebagai tindak lanjut ratifikasi kesepakatan internasional dalam penghapusan diskiriminasi terhadap perempuan dan anak.
Hal tersebut dikatakan Asisten Deputi Partisipasi Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fatahilah dalam sumbutan pembukaan Pelatihan Jurnalistik tentang Isu-isu Gender dan Anak di Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6/2019).
Konsep keadilan dan kesetaraan gender, ujarnya,masih belum dipahami secara seksama oleh berbagai kalangan. Maka tidak mengherankan apabila pendekatan dan strategi pengharusutamaan gender yang diinstruksikan belum diterapkan termasuk oleh institusi pemerintah.
“Sampai saat ini, ketidaksetaraan gender dan hak anak masih menjadi hambatan dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” katanya.
Agar implementasi perlindungan anak dan perempuan terealisasi, ucapnya, kementerian telah membentuk Asisten Deputi Partisipasi Media pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Kementerian memandang kalangan pers bisa lebih gencar mengkomunikasikan hak anak dan perlindungan perempuan sebagai mana telah diatur dalam perundang-undangan.
Selain itu, ucapnya, melalui pelatihan jurnalistik ini maka pemberitaan tentang anak dan perempuan mengindahkan ketentuan yang berlaku di samping Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.
Pelatihan yang berlangsung hingga 20 Juni menghadirkan pegiat masalah anak dan perempuan Sri Wahyuni dan Ketua Komisi Kompetensi Wartawan PWI Pusat Kamsul Hasan. Pelatihan diikuti 35 peserta. Dari jumlah ini 30 peserta di antaranya adalah wartawan dari media cetak dan online di Jakarta dan Jawa Barat.***