JAKARTA: Saat ini tercatat sudah 72 orang mendaftar sebagai calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V. Hal itu diakui anggota Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Indriyanto Seno Adji.
Indriyanto Seno Adji mengungkapkan, sejak 17 Juni hingga penghujung Juni 2019 tercatat sudah 72 pendaftar Capim KPK. "Pendaftaran Capim KPK sejak tanggal 17 hingga akhir Juni 72 orang," kata Indriyanto di Jakarta, Minggu (30/6/2019).
Menurut Indriyanto, 72 pendaftar tersebut dari berbagai latar belakang berbeda. Yang terbanyak adalah dosen dengan jumlah 18, serta unsur pengacara di bawahnya, yakni 17 pendaftar.
Dia merinci bahwa pendaftar dari unsur korporasi sembilan orang, Polri tiga orang, auditor dua orang, jaksa dan hakim satu orang, serta unsur lainnya 22 orang. Dia mengungkapkan, sejauh ini belum ada calon peserta seleksi yang berasal dari unsur KPK sendiri dan TNI. Namun menurut Indriyanto, identitas para pendaftar masih belum bisa dipublikasi secara terperinci. "Untuk unsur TNI dan KPK belum ada (yang mendaftar)," kata Indriyanto.
Sementara itu, mantan Ketua KPK Antasari Azhar memberikan saran dalam pencarian calon pimpinan KPK. Menurutnya, struktur pimpinan KPK harus diisi orang-orang yang mengerti hukum atau berlatar belakang penegak hukum. Sehingga, lebih bijak saat menangani suatu kasus. Sebab, setiap gelar perkara jaksa dan polisi pasti memiliki pandangan masing-masing. "Seperti saya Ketua KPK, (seorang) jaksa, saya akan melihat, yang saya lihat itu setiap petunjuk yang dikasih itu adalah antisipasi untuk mengani ke sidang. Buktinya bagaimana? Alat bukti cukup belum? Faktanya mana? Melanggar unsur ini atau enggak? Ya kalau dia bukan jaksa bukan polisi, bagaimana? Saya bicara yang realitanya ini," kata Antasari.
Dia menyebutkan, penentuan suatu perkara diputuskan berdasarkan paparan bukan pimpinan. Tapi masalah, pimpinan mempunyai wewenang menghadirkan saksi-saksi sesuai pelanggarannya. "Saksinya dari mana nanti," tuturnya.