JAKARTA: Agar sumberdaya manusia (SDM) Indonesia mampu beradaptasi, berdaya saing, serta bertahan di tengah perubahan dunia kerja, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus mempersiapkan mereka lewat pelatihan vokasi.
Untuk itu, guna meningkatkan kualitas program vokasi, selain berbagai kebijakan dan program Kemenaker, perlu implementasi program ‘3R’. Yakni re-orientasi, revitalisasi dan re-branding Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah.
"Re-orientasi, merupakan upaya untuk meninjau kejuruan atau pelatihan apa yang saat ini dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri masa kini," tutur Staf Ahli Kemenaker Bidang Ekonomi dan SDM Aris Wahyudi, dalam diskusi ketenagakerjaan bertema “Menyongsong Revolusi Industri 4.0, Melalui Pelatihan Vokasi : Perkuat Daya Saing Sumber Daya Manusia”, di Ruang Tripartit Kemenaker, di Jakarta, Senin (23/9/2019).
Sedangkan, Revitalisasi dibutuhkan untuk meningkatkan instruktur pelatihan dan metode pelatihan yang digunakan. Terakhir re-branding, diperlukan bukan hanya sebagai polesan, tapi juga mengubah persepsi bahwa pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, Dirjen Binalattas Kemenaker Bambang Satrio Lelono mengakui, diperlukan kolaborasi antar-instansi pemerintah, pemerintah dan swasta maupun stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya dalam pelatihan vokasi. Untuk meningkatkan daya saing menyongsong era digitalisasi Revolusi Industri 4.0.
Kolaborasi antar pemerintah dan pemerintah-swasta tersebut, selain untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif juga sejalan arahan Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan pembangunan SDM.
“Salah satu bentuk kolaborasi tersebut, pemerintah (Kemenaker), Akademisi (UGM), dan Asosiasi Industri (Kadin dan Apindo) telah berinisiatif membentuk Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) pada tahun 2017 untuk memperkuat sistem vokasi," terang Dirjen Binalattas.
Dikemukakannya, Kemenaker tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan SDM, terkait bonus demografi. Meski memiliki strategi pelatihan vokasi yakni penguatan mutu dan akses pelatihan, tapi Kemenaker tetap membutuhkan penyesuaian program-program pelatihan dengan kebutuhan yang akan datang.
“Kita bersinergi dengan industri karena yang paling tahu kebutuhan tenaga kerja di industri adalah mereka. Makanya, kita membentuk KPVN untuk menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja," tuturnya.
KPVN, ujarnya, berperan strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi melalui beberapa program. Dijelaskannya, grand design pelatihan vokasi nasional sudah ada sejak tahun lalu, dan sudah 90 persen, serta akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.
“Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kemenaker akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ungkapnya.