JAKARTA: Perusahaan Properti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta , Perumda Pembangunan Sarana Jaya selalu berkomitmen untuk menjalankan program Pemprov DKI dalam menghadirkan solusi perumahan bagi warga Ibu Kota.
Demikian disampaikan oleh Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys dalam acara diskusi dengan media bertema “Perumda Pembangunan Sarana Jaya: Pengembangan Kawasan Jakarta 2020” yang diselenggarakan di Novotel Cikini, Jakarta, Kamis (14/2/2020).
Pada kesempatan ini, hadir juga beberapa pembicara terkait pengembangan properti di Jakarta seperti Nasrudin Djoko Surjono, selaku Kepala Bappeda DKI Jakarta, A Hadi Prabowo MT selaku Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, dan Elisa Sutanudjaja selaku Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies.
Dalam paparannya, Indra menyebutkan bahwa saat ini, DKI memiliki backlock kepemilikan rumah yang pada tahun 2015 hingga 2018 yang meningkat hingga mencapai 10 persen.
Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Karenanya, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI , Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan pihak Pemprov DKI untuk ikut membangun Jakarta, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah. Indra menyebut, program DP 0 Rupiah ini merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI dalam penyediaan hunian bagi masyarakat DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah.
Dengan tingginya harga perolehan tanah di wilayah DKI Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat. Indra juga menambahkan bahwa selain menyediakan rumah hunian DP 0 persen, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga berencana untuk melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang, di mana sentra bisnis yang bernama “Kawasan Sentra Primer Tanah Abang” akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).
Nasrudin Djoko Surjono, Kepala Bappeda DKI , menyebutkan bahwa di Pemprov DKI pemerintah selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta dalam mengimplementasikan rancangan pengembangan kawasan.
Saat ini, Pemprov DKI memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya adalah penyediaan rumah DP 0 persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun.
Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini juga membawa “special mission vehicle” untuk bersinergi bersama Pemprov DKI untuk membangun Jakarta. Adapun tujuan dari berbagai pembangunan ini adalah untuk memfasilitas warga DNI berpenghasilan rendah (MBR) dan menata pemukiman kumuh secara kolaboratif.
Pembangunan ini juga dilakukan tidak hanya top down tapi juga botton up, di mana Pemprov DKI melakukan kolaborasi dengan berbagai komunitas.
“Jadi kalau dulu warga dipandang sebagai objek, kini mereka dilibatkan dalam pembangunan, melalui pendekatan yang partisipatif dan kolaboratif” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Hadi Prabowo selaku Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, menambahkan bahwa di Jakarta, kepemilikan hunian milik sendiri adalah 47,12 persen, sedangkan yang tidak merupakan milik sendiri adalah 52,88%.
Karena itu, backlog DKI di tahun 2015 adalah sebesar 1.276.424 unit rumah. Dengan kondisi seperti ini, maka pengembangan vertikal dengan kepadatan tinggi dapat menjadi solusi terkait kepemilikan hunian bagi warga Jakarta.
Senada dengan ini, Elisa Sutanudjaja selaku Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies menyebut bahwa saat ini, Kampung Kota Jakarta sudah padat secara jumlah penduduk dan kegiatan, namun tidak berkualitas.